KENDARINEWS.COM — Pembersihan internal besar-besaran di tubuh Partai Komunis China (PKC) bersamaan dengan perlambatan ekonomi memunculkan kembali kekhawatiran atas stabilitas negara tersebut. Hal ini diungkap dalam laporan terbaru Dewan Urusan Daratan (Mainland Affairs Council/MAC) Taiwan yang diserahkan kepada Yuan Legislatif, Kamis (13/11/2025).
Laporan itu menyoroti kecenderungan China yang semakin berorientasi ke dalam negeri di tengah upaya PKC menghadapi stagnasi ekonomi, tekanan deflasi, dan tingkat pengangguran tertinggi dalam sejarah. Seperti dilaporkan The Taipei Times dan dikutip ANI, laporan tersebut menjadi sorotan menjelang sesi tanya jawab dengan Menteri MAC Chiu Chui-cheng.
Dalam laporan yang dikutip dari Sindonews.com itu, MAC menjelaskan hasil pleno keempat Komite Sentral ke-20 PKC yang baru-baru ini digelar di Beijing. Dalam pleno tersebut, disetujui Rencana Lima Tahun ke-15 untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial China yang menekankan prioritas domestik di tengah “situasi internasional yang kompleks.” Rencana itu menyoroti pentingnya memperkuat “ekonomi riil,” mencapai kemandirian teknologi, mendorong konsumsi, serta mewujudkan “kemakmuran bersama” pada 2035.
Namun, laporan tersebut mencatat berbagai indikator ekonomi China yang terus melemah. Produksi industri, investasi asing, pembangunan infrastruktur, harga properti, dan penjualan ritel semuanya mengalami penurunan. Meski Biro Politik PKC pada Juli lalu telah mengeluarkan arahan untuk menstabilkan lapangan kerja dan ekspektasi publik, kebijakan itu belum mampu membalikkan tren perlambatan ekonomi.
Pertumbuhan PDB China rata-rata mencapai 5,2 persen dalam tiga kuartal pertama tahun ini, namun melambat menjadi 4,8 persen pada kuartal ketiga—lebih rendah dari perkiraan. Tingkat pengangguran pemuda juga melonjak hingga 18,9 persen pada Agustus, sementara tekanan deflasi masih kuat dengan harga produsen turun 2,3 persen secara tahunan selama 36 bulan berturut-turut.
Di sisi lain, gejolak politik internal di tubuh PKC juga makin mencolok. Sebanyak 52 pejabat di bawah kendali langsung pemerintah pusat, termasuk delapan pejabat setingkat menteri, telah diberhentikan bersama sembilan jenderal militer, salah satunya Wakil Ketua Komisi Militer Pusat He Weidong.
Lebih dari 60 anggota dan anggota pengganti Komite Sentral pun dilaporkan absen dalam pleno terbaru. Absennya puluhan pejabat senior ini menandai tingkat ketidakstabilan internal yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, menurut laporan The Taipei Times. (*)
