KENDARINEWS.COM — Pemerintah Kota Kendari terus mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan melalui penyelenggaraan Klinik Pelatihan (Coaching Clinic) Evaluasi dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Kegiatan ini digelar oleh Inspektorat Kota Kendari sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola administrasi yang transparan dan berorientasi pada hasil.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari, Imran Ismail, menekankan pentingnya pelatihan ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan bagian dari komitmen kolektif untuk membangun pemerintahan yang akuntabel.
“Sinergi antar-OPD punya peran penting dalam menerjemahkan prinsip akuntabilitas ke dalam praktik nyata penyusunan laporan kinerja,” ujar Imran, Rabu (13/11/2025).
Berdasarkan data evaluasi LAKIP, capaian Pemkot Kendari menunjukkan tren positif. Nilai SAKIP meningkat dari 62,86 (kategori B) pada 2023 menjadi 63,67 (kategori B) pada 2024, menandakan bahwa implementasi sistem akuntabilitas kinerja selama tahun lalu berjalan dengan baik dan berada di jalur yang tepat.
Meski demikian, Imran menyoroti sejumlah aspek yang masih perlu diperkuat, antara lain manajemen kinerja, konsistensi perencanaan berbasis hasil, serta keselarasan indikator dan target kinerja antar perangkat daerah. Menurutnya, keberhasilan penyusunan LAKIP tidak hanya bergantung pada aspek administratif, tetapi juga pada kesadaran kolektif untuk terus memperbaiki proses perencanaan dan pelaksanaan program.
“Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam penyamaan persepsi antar-OPD mengenai tata cara penyusunan LAKIP yang baik dan sesuai standar. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memperkuat kemampuan analisis kinerja dan menyajikan laporan yang lebih akurat, relevan, dan berbasis data,” tambah Imran.
Klinik Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari internal pemerintah daerah, serta tim ahli dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara. Kehadiran para ahli diharapkan dapat memberikan wawasan komprehensif mengenai penyusunan LAKIP yang efektif.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Pemkot Kendari berharap dapat memperkuat sistem manajemen kinerja instansi secara menyeluruh. Selain meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas, pelatihan ini juga diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
