KENDARINEWS.COM — Kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan positif dari masyarakat, meski sebagian besar publik belum mengetahui adanya kebijakan tersebut.
Berdasarkan survei terbaru Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 20–27 Oktober 2025, sebanyak 61,1 persen responden menyatakan setuju dengan langkah efisiensi anggaran pemerintah. Rinciannya, 57,1 persen setuju dan 4 persen sangat setuju. Hanya sebagian kecil yang menyatakan kurang setuju (16,7 persen) atau tidak setuju sama sekali (3,8 persen).
Survei ini melibatkan 1.220 responden dengan metode multistage random sampling dan margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Menariknya, meski dukungan publik cukup tinggi, 68,3 persen masyarakat mengakubelum mengetahui kebijakan pemangkasan belanja negara tersebut. Hanya 31,7 persen responden yang menyatakan mengetahui program efisiensi ini.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, (nama bisa disesuaikan), menjelaskan bahwa hasil ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi di masyarakat. “Dukungan terhadap kebijakan efisiensi anggaran tinggi di kalangan yang tahu. Artinya, jika pemerintah memperkuat sosialisasi, tingkat penerimaan publik bisa meningkat lebih luas,” ujarnya dalam rilis hasil survei, Sabtu (8/11). Dikutip dari JawaPos.com
Dalam temuan lain, 56,7 persen responden menilai kebijakan efisiensi tersebut sudah tepat sasaran, terutama karena memangkas pemborosan pada pos-pos seperti perjalanan dinasdan pembelian alat tulis kantor (ATK) yang dinilai tidak berdampak langsung pada masyarakat.
Selain itu, 61,7 persen publik percaya kebijakan ini efektif dalam mengurangi pemborosan dan mengarahkan dana untuk program yang lebih menyentuh kebutuhan rakyat.
Survei ini juga mencatat bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo lebih tinggi di kalangan responden yang mendukung kebijakan efisiensi anggaran, menandakan korelasi positif antara persepsi publik terhadap efisiensi dan kepercayaan pada pemerintah.
Temuan ini menegaskan bahwa tantangan utama kebijakan efisiensi anggaran bukan pada substansi, melainkan pada sosialisasi dan komunikasi publik, agar manfaatnya dapat dipahami lebih luas oleh masyarakat.
