KENDARINEWS.COM-Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, dari Fraksi Partai Golkar, menyatakan dukungannya terhadap usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Dukungan ini didasarkan pada berbagai capaian dan kontribusi Soeharto selama menjabat sebagai pemimpin bangsa.
“Dari sisi historis, beliau adalah tokoh yang memimpin proses peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, yang berhasil mengembalikan stabilitas nasional dan fondasi ekonomi bangsa yang sempat porak-poranda,” kata Singgih kepada wartawan, Sabtu (8/11/2025) yang dikutip pada Kompas.com.
Selain itu, Singgih menyoroti peran Soeharto dalam pembangunan nasional, termasuk menancapkan tonggak pembangunan melalui berbagai program terstruktur selama masa kepemimpinannya.
Menurut Singgih, selama lebih dari tiga dekade, Soeharto meletakkan dasar-dasar stabilisasi politik, swasembada pangan, dan pembangunan ekonomi melalui program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Pada 1984, Indonesia diakui oleh Food and Agriculture Organization (FAO) sebagai negara yang berhasil mencapai swasembada beras, sebuah pencapaian monumental di bidang ketahanan pangan yang berdampak luas bagi masyarakat.
Singgih juga menyinggung kebijakan strategis seperti Revolusi Hijau dan program Keluarga Berencana (KB) yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Dari perspektif keagamaan, Singgih menyebut Soeharto berperan dalam menciptakan ruang harmonis bagi kehidupan beragama. Pemerintahan Orde Baru mendukung pembangunan rumah ibadah, pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta memfasilitasi hubungan konstruktif antarumat beragama.
“Stabilitas yang diciptakan memungkinkan umat beribadah dengan tenang. Banyak kebijakan mendukung pengembangan dakwah dan pendidikan agama yang turut membentuk karakter bangsa,” ujarnya.
Singgih menegaskan, setiap tokoh besar memiliki pro dan kontra. Oleh karena itu, masyarakat diajak menilai usulan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto sebagai penghargaan atas jasa-jasa besarnya, tanpa meniadakan kritik terhadap kekurangannya.
Ia menambahkan, dukungan datang dari berbagai organisasi masyarakat, termasuk Muhammadiyah dan NU, serta partai politik, sebagai cerminan penilaian kolektif atas kontribusi positif Soeharto.
“Dukungan yang luas menunjukkan banyak elemen bangsa melihat kontribusi positif beliau. Namun, setiap periode kepemimpinan memiliki dinamika dan catatan masing-masing,” tambah Singgih.
Proses Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional
Saat ini, pemerintah masih menggodok 40 nama yang diusulkan untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional. Dewan Gelar, yang diketuai Menteri Kebudayaan Fadli Zon, menyusutkan daftar menjadi 24 nama prioritas.
Dari 40 nama, Presiden ke-2 RI Soeharto menjadi sorotan publik karena menuai pro dan kontra. Selain Soeharto, dua nama lain yang diusulkan untuk gelar Pahlawan Nasional adalah Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktivis buruh Marsinah.
