KENDARINEWS.COM- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral se-Sultra Tahun 2025 untuk memperkuat sinergi dan kewaspadaan dini dalam mencegah konflik sosial. Acara yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara, berlangsung di Hotel Zahra Syariah Kendari, Kamis (6/11/2025).
Rakor yang diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sultra ini mengusung tema “Sinergitas dan Kewaspadaan Dini dalam Upaya Pencegahan Konflik Sosial”. Tema ini mencerminkan komitmen kuat seluruh elemen daerah dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan Sultra.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur Forkopimda Sultra, Staf Ahli Gubernur, Asisten Setda, para Kepala Biro di lingkungan Setda Provinsi, Kepala Badan Kesbangpol kabupaten/kota, pimpinan instansi vertikal, perwakilan TNI-Polri, serta para pimpinan perangkat daerah dan narasumber.
Sekda Sultra, Asrun Lio, dalam sambutannya menekankan pentingnya Rakor Lintas Sektoral sebagai wujud nyata komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi. Tujuannya adalah untuk menjaga ketenteraman serta keamanan daerah melalui peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi konflik sosial.
“Konflik sosial merupakan ancaman nyata yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konflik seringkali berawal dari hal-hal kecil seperti kesalahpahaman atau ketidakadilan sosial, yang jika dibiarkan bisa berkembang menjadi perpecahan yang lebih besar,” ujar Asrun Lio.
Menurut Asrun Lio, sebagian besar konflik sosial sebenarnya dapat dicegah jika sistem kewaspadaan dini berjalan efektif dan koordinasi antarinstansi terjalin dengan baik. Oleh karena itu, Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat mekanisme deteksi dini, jejaring komunikasi, dan koordinasi lintas sektor di seluruh wilayah Sultra.
Mantan Kadis Dikbud Sultra ini menambahkan bahwa Pemprov Sultra terus berupaya menciptakan kondisi sosial yang aman, damai, dan harmonis melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan forum komunikasi masyarakat seperti Forkopimda, FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).
“Forum-forum ini menjadi wadah penting untuk menampung aspirasi masyarakat, melakukan mediasi jika terjadi permasalahan, serta mendeteksi potensi konflik sejak dini,” jelasnya.
Asrun Lio juga mengingatkan bahwa pencegahan konflik sosial merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan.
“Melalui sinergi yang kuat dan kewaspadaan yang tinggi, kita dapat membangun daerah yang aman, damai, toleran, dan kondusif bagi keberlangsungan pembangunan serta investasi di Sulawesi Tenggara,” tuturnya.
Sekda Sultra juga mengingatkan seluruh pihak untuk tetap waspada terhadap potensi konflik sosial, meskipun kondisi keamanan di Sultra saat ini relatif stabil. Ia menekankan bahwa pendekatan preventif dan proaktif harus diutamakan daripada penanganan setelah konflik terjadi.
“Mari kita jadikan Rakor ini sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi, berbagi informasi, dan merumuskan langkah-langkah strategis yang bisa segera ditindaklanjuti di lapangan. Dengan begitu, kita bisa menjaga Sultra tetap kondusif dan aman bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.
