KENDARI, SULTRA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) terus memacu pembangunan infrastruktur jalan melalui program prioritas “Jalan Mulus Antarwilayah” (Jamaah).
Program Jamaah merupakan bagian dari visi Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka yang menitikberatkan pada pemerataan pembangunan infrastruktur hingga pelosok daerah. Komitmen ini tercermin melalui arahan agar seluruh proyek jalan provinsi berorientasi pada asas manfaat jangka panjang, bukan sekadar penyelesaian fisik
Dan program inlahi yang menjadi fokus utama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDA-BM) Sultra dalam rangka meningkatkan konektivitas antardaerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.
Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Sultra, Pahri Yamsul, mengungkapkan bahwa tahun 2025 menjadi momentum penting untuk memperluas cakupan jalan mantap di Sultra. Dari total 1.076,94 kilometer jalan provinsi, sekitar 360 kilometer masih dalam kondisi rusak dan memerlukan penanganan bertahap.
“Tahun ini, kami melaksanakan pembangunan pada 10 ruas jalan provinsi yang tersebar di Konawe Selatan, Kolaka Timur, Kota Kendari, dan Buton Utara. Delapan ruas telah rampung, dan dua ruas masih dalam tahap penyelesaian,” ujar Pahri
Katanya beberapa ruas yang telah selesai dikerjakan antara lain Jalan Brigjen Katamso dan Made Sabara di Kota Kendari (hampir 1 kilometer), serta ruas Motaha-Alangga (1 kilometer dari total 16 kilometer). Ruas-ruas ini dinilai strategis karena mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik di perkotaan.
Dua ruas yang masih dalam tahap pengerjaan berada di Buton Utara, yaitu Simpang 3 Bubu-Ronta (progres 85 persen) dan Polipolia–Batas Konawe Selatan (progres 65–70 persen). Target penyelesaian kedua ruas ini adalah akhir November 2025.
“Kami optimistis dua ruas yang tersisa bisa selesai tepat waktu, sehingga dapat segera dimanfaatkan masyarakat,” tegas Pahri.
Pahri mengakui bahwa keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, Dinas SDA-BM menerapkan strategi efisiensi dan prioritas berbasis fungsionalitas. Ruas jalan dengan nilai konektivitas tinggi dan dampak langsung terhadap ekonomi masyarakat menjadi fokus utama.
Selain itu, Pemprov Sultra terus mengoptimalkan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan sektor swasta, melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) dari Kementerian PUPR dan dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan.
“Beberapa ruas berat yang sulit ditangani dengan APBD kami usulkan melalui APBN, seperti ruas Porehu dan Tolala Kolaka Utara sepanjang 49 kilometer,” jelasnya. “Kami juga berterima kasih kepada PT Vale atas kontribusi CSR dalam memperbaiki ruas jalan di Pomalaa.”
Dinas SDA dan Bina Marga Sultra menargetkan kondisi jalan provinsi mencapai 95–98 persen mantap pada tahun 2030. Untuk mencapai target ini, setiap tahun akan dilakukan peningkatan dan pemeliharaan jalan sepanjang 61 hingga 77 kilometer.
“Tahun 2025 kami tangani sekitar 35 kilometer, dan tahun depan kami targetkan meningkat kurang lebih 75 kilometer. Dengan ritme itu, pada 2030 kami optimistis bisa mencapai kondisi jalan mantap di atas 95 persen,” ujar Pahri.
Pahri menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kualitas jalan. Jalan provinsi dirancang dengan kapasitas beban 8–12 ton, sehingga jika sering dilalui kendaraan berat di luar ketentuan, umur jalan akan berkurang.
Pemprov Sultra menilai pembangunan infrastruktur jalan sebagai pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Akses jalan yang baik akan menekan biaya logistik, membuka peluang investasi, serta mempercepat distribusi hasil pertanian, perikanan, dan industri.
Perbaikan ruas Motaha–Alangga, misalnya, telah memperlancar mobilitas masyarakat di wilayah pedalaman. Ruas Lambale–Ronta dan Punggaluku-Kendari juga menjadi prioritas lanjutan tahun depan.
“Masih ada sekitar 330 kilometer jalan provinsi yang harus kami tangani. Tapi dengan kolaborasi antarpihak dan manajemen pembangunan yang tepat, kami yakin konektivitas Sultra akan semakin kuat,” pungkasnya.
Pemprov Sultra bertekad melanjutkan program ini secara berkelanjutan, sembari membuka ruang partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga keberlangsungan infrastruktur yang telah dibangun.
Dengan sinergi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, jalan-jalan provinsi di Sultra diharapkan menjadi urat nadi ekonomi daerah, menghubungkan sentra-sentra produksi dengan pasar, meningkatkan daya saing daerah, dan memperkuat posisi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.
