KENDARINEWS.COM — Komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana terhadap transparansi pemerintahan terus menunjukkan hasil nyata. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran langsung Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik yang digelar oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di Aula Dinas Kominfo Bombana, Senin (3/11/2025).
Kehadiran Bupati Burhanuddin menjadi sinyal kuat bahwa keterbukaan informasi telah menjadi bagian dari kultur birokrasi yang tengah ia bangun di Bombana. Dalam sambutannya di hadapan para komisioner KI Sultra, Burhanuddin menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral pemerintah terhadap rakyat.
“Apapun yang kita kerjakan, sebesar apa pun manfaatnya, kalau tidak diinformasikan kepada masyarakat, nilainya akan tetap nol. Pemerintah harus terbuka karena rakyat berhak tahu apa yang kita lakukan,” ujar Burhanuddin.
Ia menekankan bahwa informasi publik adalah hak dasar warga negara yang harus disampaikan secara cepat, akurat, dan transparan. Menurutnya, publikasi setiap kegiatan pemerintah merupakan cara membangun kepercayaan antara masyarakat dan birokrasi.
“Informasi bukan sekadar data, tapi bukti kerja pemerintah. Ketika masyarakat tahu, lahir kepercayaan. Dan dari kepercayaan itulah tumbuh dukungan terhadap program pembangunan,” tambahnya.
Sejak memimpin Bombana, Burhanuddin telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk aktif mengelola kanal informasi resmi dan memastikan setiap kegiatan pemerintah disertai publikasi yang jelas. Ia juga meminta agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) segera melakukan klarifikasi jika muncul berita menyesatkan.
“Setiap OPD wajib memastikan informasinya sampai ke masyarakat. Kalau ada berita yang menyesatkan, jangan diam. Segera klarifikasi dengan data dan fakta,” tegasnya.
Ketua Komisi Informasi (KI) Sultra, Hasmansyah Umar, mengapresiasi langkah Bupati Bombana yang hadir langsung dalam kegiatan Monev. Menurutnya, kehadiran kepala daerah menjadi bukti kuat bahwa keterbukaan informasi benar-benar mendapat perhatian serius di Bombana.
“Kehadiran kepala daerah dalam kegiatan seperti ini tidak sering terjadi. Apa yang dilakukan Bupati Bombana menjadi contoh nyata bahwa keterbukaan informasi bukan hanya slogan, tapi sudah menjadi budaya kerja pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Teknis KI Sultra, Ulil Amri, menyampaikan bahwa hasil sementara Monev menempatkan Dinas Kominfo Bombana dalam empat besar terbaik di Sulawesi Tenggara. Penilaian tersebut mencakup lima indikator utama: komitmen pimpinan daerah, konsistensi publikasi, kelengkapan dokumentasi, pelayanan informasi publik, dan pengelolaan data digital.
“Bombana menunjukkan progres signifikan. Ada sinergi nyata antara pimpinan daerah dan pelaksana di lapangan. Ini yang membuat Bombana menonjol dibanding beberapa kabupaten lain,” jelas Ulil.
Melihat capaian tersebut, KI Sultra berencana menjadikan Bombana sebagai pilot project keterbukaan informasi publik tahun 2026, sekaligus tuan rumah pertemuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama se-Sultra pada awal tahun depan.
“Bombana memiliki infrastruktur komunikasi publik yang kuat dan kepemimpinan yang visioner. Ini modal penting untuk menjadi daerah percontohan keterbukaan informasi di Sultra,” pungkas Ulil.
