KENDARINEWS.COM-Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong penetapan harga dasar penjualan minyak nilam. Penetapan harga untuk memberikan jaminan perlindungan pendapatan bagi petani, mengingat harga minyak nilam yang selama ini fluktuatif tergantung pada permintaan pasar.
Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra, La Ode Muhammad Rusdin Jaya, mengatakan ketidakstabilan harga ini merugikan petani. Harga yang fluktuatif menghambat kepastian dalam usaha petani.
“Nilai jual minyak nilam pernah mencapai Rp2,5 juta per kilogram, namun beberapa waktu terakhir turun drastis menjadi sekitar Rp650-700 ribu per kilogram. Tentu membuat petani tidak memiliki kepastian harga,” katanya.
Katanya, ketidakpastian harga ini banyak dipengaruhi oleh peran pengepul dan perantara, serta pembeli dari Eropa.
Fluktuasi harga ini sangat berbeda dengan komoditas lain seperti gabah, jagung, dan ubi, yang sudah memiliki harga dasar yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, minyak nilam juga perlu memiliki harga dasar yang ditentukan oleh pemerintah pusat.
Konawe Utara (Konut) tercatat sebagai daerah dengan luas panen nilam terbesar di Sultra yang mencapai 1.912 hektare dengan estimasi produksi 671 ton. Kolaka Utara dengan luas panen mencapai 20 hektare dan produksi 671 ton, serta Buton dengan luas panen 221 hektare dan produksi 94 ton.
Rusdin menambahkan bahwa tren pertumbuhan tanaman nilam kini mulai bergeser ke wilayah Konawe Selatan (Konsel), serta daerah kepulauan seperti Muna, Muna Barat (Mubar), dan Baubau. Meskipun luas areal dan produksi terus meningkat, harga tetap tidak stabil karena belum ada penetapan harga dasar.
Untuk itu, Pemprov Sultra berencana untuk meningkatkan kualitas budidaya dan pasca panen. Selain itu, edukasi teknis kepada petani, seperti penerapan sistem tumpang sari, juga akan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas.
“Ke depan, pemerintah juga akan mendorong penggunaan tangki stainless steel agar kualitas minyak nilam tetap terjaga,” pungkasnya. (ris)
