KENDARINEWS.COM– – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas praktik tambang ilegal dan penyelundupan yang selama ini merugikan negara. Komitmen ini dibuktikan dengan kunjungan kerja ke Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), pada Senin, 6 Oktober 2025, di mana Presiden secara langsung menyaksikan penyitaan aset tambang ilegal yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
Langkah tegas ini menandai awal dari gerakan nasional yang akan diperluas ke berbagai daerah yang dikenal sebagai “lumbung” tambang di seluruh Indonesia.
Di kawasan PT Timah Tbk, Presiden Prabowo menyaksikan penyerahan aset rampasan negara yang merupakan hasil penindakan terhadap sejumlah perusahaan tambang yang terbukti melakukan aktivitas ilegal. Aset yang disita meliputi enam smelter, tanah jarang (rare earth), dan ingot timah, dengan nilai yang ditaksir mencapai Rp6 hingga Rp7 triliun.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa potensi kerugian negara akibat aktivitas ilegal ini jauh lebih besar. “Kerugian negara dari enam perusahaan ini saja bisa mencapai Rp300 triliun. Ini kita hentikan!” tegas Presiden dengan nada lantang.
Dalam arahannya, Presiden menginstruksikan aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung, Bea Cukai, TNI AL, dan Bakamla, untuk meningkatkan sinergi dan bertindak tegas terhadap praktik tambang ilegal serta penyelundupan sumber daya alam.
“Saya minta ini dilanjutkan, jangan berhenti. Negara tidak boleh kalah oleh penjahat ekonomi yang menggerogoti kekayaan bangsa,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyampaikan penghargaan kepada Jaksa Agung dan seluruh aparat yang telah bekerja cepat dalam menyelamatkan aset negara. Ia menekankan bahwa langkah ini bukan hanya soal penindakan, tetapi juga upaya nyata dalam melindungi kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat.
Setelah Babel, Presiden menyatakan bahwa pemerintah akan menyasar daerah-daerah lain yang selama ini dikenal sebagai wilayah kaya tambang, namun rentan terhadap praktik ilegal. Meskipun tidak menyebutkan wilayah spesifik, Prabowo menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang bagi pelaku tambang ilegal untuk beroperasi bebas.
“Kita akan bergerak ke daerah-daerah lain yang selama ini menjadi target operasi tambang ilegal. Era pembiaran sudah selesai,” tegasnya.
Pemerintah juga berencana untuk memperkuat regulasi pertambangan dan sistem pengawasan dengan pendekatan teknologi serta tata kelola yang lebih transparan. Langkah ini dilakukan tidak hanya untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk mencegah praktik ilegal muncul kembali.
“Kita akan dorong sistem yang bisa melacak aktivitas tambang secara real-time, serta keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengawasan,” jelasnya.
Dengan penyitaan triliunan rupiah aset tambang ilegal di Babel, pemerintah menegaskan bahwa negara kini benar-benar hadir untuk melindungi kekayaan alam Indonesia. Presiden Prabowo menekankan bahwa seluruh hasil bumi harus kembali kepada rakyat, bukan dikuasai oleh segelintir pihak melalui cara-cara ilegal.
“Negara harus hadir. Ini kekayaan rakyat. Kita akan pastikan hasil tambang Indonesia dinikmati rakyat Indonesia,” imbuhnya.
