KENDARINEWS.COM—-Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sultra, Syarwan, secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2025 secara digital.
Penyerahan ini dilakukan kepada para bupati/wali kota serta kuasa pengguna anggaran satuan kerja di Sultra dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Kamis (19/12).
Dalam acara tersebut, Pj Gubernur Sultra menegaskan bahwa penyerahan DIPA dan TKDD merupakan simbol dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.
“Penyerahan dana ini menandai dimulainya APBD tahun 2025, yang harus dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan rakyat. Fokus utama adalah mencegah kebocoran anggaran dan mengurangi pemborosan,” ujar Andap.
Ia juga menekankan pentingnya alokasi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan. “Pendidikan adalah kunci untuk mengatasi kemiskinan dan mendorong pembangunan. Selain itu, subsidi dan bantuan sosial harus lebih tepat sasaran agar dapat langsung dirasakan oleh rakyat yang membutuhkan,” imbuhnya.
Kepala Kanwil DJPb Sultra, Syarwan, menambahkan bahwa APBN berperan vital dalam melindungi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian global. “APBN adalah instrumen andalan yang harus dijaga kesehatan, kredibilitas, dan keberlanjutannya,” jelasnya.
Untuk Provinsi Sultra, total alokasi anggaran tahun 2025 mencapai Rp25,56 triliun. Jumlah ini terdiri dari, Alokasi untuk Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (K/L): Rp6,16 triliun , dan Alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKDD): Rp19,40 triliun (naik 4,48% dari 2024).
“Penyerahan DIPA dan TKDD ini diharapkan menjadi langkah awal yang baik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan pengelolaan anggaran yang sehat di Sultra,”harapnya.
Sebagai bagian dari rangkaian acara, dilakukan penandatanganan pakta integritas antara perwakilan KPA, Kakanwil DJPb Sultra, dan Kepala KPPN Kendari. “Kami berkomitmen menciptakan budaya kerja bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan mengutamakan transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan publik yang prima,” ujar Syarwan. (rah)
