Kejaksaan Buton Masif Sosialisasikan Program LA JADA

Kendarinews.com-Kejaksaan Negeri Buton semakin masif menyosialisasikan program Program Jaksa Garda Desa (JAGA DESA) dan Layanan Adhyaksa Jaga Desa (LA JADA). Saat ini program itu telah banyak dimanfaatkan oleh warga di wilayah hukum KN Buton untuk bertanya, melaporkan atau memberi masukan terkait hal-hal tertentu sehubungan dengan kewenangan jaksa.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Buton, Norbertus Dhendy R. P., S.H., M.H menyampaikan Jaksa Agung Republik Indonesia telah memberikan Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa melalui program Jaksa Garda Desa (JAGA DESA). Menindaklanjuti instruksi itu, KN Buton membuat program aplikasi yang disebut Layanan Adhyaksa Jaga Desa (LA JADA) sebagai bentuk kepedulian kejaksaan terhadap Desa untuk memberikan pemahaman tentang hukum. “yang dimana dalam aplikasi LA JADA tersebut masyarakat bisa melakukan atau membuat laporan terkait permasalahan-permaslahan yang ada di Desa dengan cara mengisi daftar-daftar data diri dan isi laporan nya didalam aplikasi tersebut,” paparnya.

Lebih dari itu kata dia, Kejaksaan Negeri Buton selalu melakukan penyuluhan-penyuluhan ke berbagai pelosok desa pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Buton dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pendampingan hukum kepada masyarakat desa terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan keuangan dana desa.

“Kami baru saja selesai menghadiri kegiatan Dialog Interaktif Jaksa Menyapa bersama RRI Pro 1 Kendari. Terlihat masyarakat memang sangat antusias memanfaatkan LA JADA ini,” terangnya.

Lanjut dia, masyarakat tidak perlu ragu untuk memanfaatkan LAJADA. Sebab layanan itu tidak dipungut biaya dan alias gratis. Jika ada warga yang melaporkan dugaan pelanggaran hukum di desa, identitasnya dijamin dilindungi. “Kepala desa, meski sudah mendapat pendampingan hukum lalu berbuat pelanggaran, itu tetap dijerat pasal. Jadi jangan dipikir karena sudah didampingi akan dilindungi dalam hal pelanggaran. Justru kita menegaskan rambu-rambu untuk tidak ada pelanggaran,” pungkasnya. (elyn)

Tinggalkan Balasan