Oleh : Abdul Rahman Farisi,SE,MSE (Politisi Partai Golkar)
KENDARINEWS.COM — Setiap tahun anggaran yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah ditujukan untuk menjawab issu dan harapan rakyat dalam kerangka jangka pendek dan menengah. Hal ini terkait dengan upaya mengoptimalkan anggaran daerah yang tersedia dalam menjawab kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh rakyat. APBD Propinsi Sulawesi Tenggara setiap tahun semestinya memiliki relevansi dengan masalah yang dihadapi dan aspirasi rakyat.
Pada setiap reses Anggota DPRD Propinsi Sultra telah menerima banyak aspirasi dan harapan untuk bisa diselesaikan Pemerintah Daerah melalui instrumen anggaran yang dituangkan dalam belanja APBD setiap tahunya. Permasalah infrastruktur tranportasi, permasalahan ekonomi terkait sektor pertanian, perikanan, perdagangan, industri yang akan diukur pada setiap indikator makro regional yakni kemiskinan, tingkat pengangguran, ketimpangan ekonomi, Nilai Tukar Petani mesti menjadi dasar dalam menentukan prioritas belanja APBD Propinsi Sultra.
Permasalahan sosial ekonomi yang juga sangat serius yang mesti dijawab oleh APBD Propinsi Sulawesi Tenggara adalah tingginya angka stunting walaupun menunjukan trend penurunan dalam dua tahu terakhir dari 31,4 % menjadi 27,7 % Tahun 2022. Hal ini menunjukan upaya perbaikan dalam penurunan stunting yang perlu terus dikembangnkan. Olehnya itu, APBD Tahun 2024 mesti memiliki alokasi belanja yang jelas untuk menurunkan angka stunting di Sulawesi Tenggara dengan mensinergikan program baik dari Kementrian/Lembaga melalui APBN, Program melalui APBD Kab/Kota dan partisipasi dunia usaha melalui dana CSR.
Berdasarkan data indikator makro ekonomi, maka analisis ekonomi terkait aloaksi belanja APBD adalah sebagai berikut :
- Tingat Kemiskinan yang meningkat menunjukan bahwa terjadi penurunan kesejahteraan rakyat Propinsi Sulawesi Tenggara hal ini mesti direspon oleh alokasi anggaran yang lebih sensitif untuk mengurangi jumlah orang miskin (pro poor budget). Belanja pada sektor perekonomian mulai perlu dioptimalkan lagi agar menyelesaikan permasalahan mendasar yang terkait kemiskinan.
- Tingkat Pengangguran Terbuka yang menurun ini merupakan suatu indikator positif atas kinerja perekonomian Sultra. Hal tentu akan menjadi pertimbangan untuk memperkuat struktur belanja yang selama ini dilaksanakan untuk makin memfasilitasi pengurangan tingkat pengangguran terbuka di Sultra.
- Nilai Tukar Petani (NTP) yang meningkat ini menunjukan penerimaan petani lebih tinggi dibandingkan pengeluatanya, data positif NTP ini menunjukan peningkatan kesejahteraan petani di Sulawesi Tenggara.
- Koefisien gini yang menurun artinya tingkat ketimpangan yang makin menurun dan IPM yang makin meningkat menjadi hal positif atas kinerja perekonomian Sultra yang perlu terus dijaga konsistensi untuk makin lebih baik kedepan.
Indikator Kesejahteraan Rakyat yang paradoksal.
Bila melihat data indikator kesejateraan Sultra maka menunjukan trend yang paradoksal yakni kemiskinan meningkat ditengah tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang menurun dan NTP yang meningkat. Presentase TPT yang menurun artinya makin banyak orang yang bekerja sehingga akan berdampak pada menurunya jumlah orang miskin, tapi faktanya dari data Tingkat presentase kemiskinan di Sultra malah meningkat. Data yang paradoksal ini memerlukan telaah lebih detil sehinga dapat menemukenali kondsi obyektif dalam menghubungan gejala kemiskinan dan pengangguran di Sultra.
Demikian halnya paradoksal kedua yakni kemiskinan dan Nilai Tukar Petani (NTP). Secara konsep, mestinya ketika NTP meningkat maka kemiskinan disektor pertanian pedesaan akan mengalami penurunan tapi faktanya berdasarkan data NTP meningkat dan kemiskinan juga meningkat.
Secara konsepsi dan data empiris indikator kesejahteraan rakyat yang cenderung paradoks di Sultra menjadi kajian yang menarik terutama untuk melihat lebih detil tentang potret kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan petani. Dengan melihat kondisi yangvlebih riil maka data-data makro ini bisa diderivasikan pada hal yang bersifat mikro sehingga kebijakan alokasi angaran yang dirumuskan dalam postur APBD Sultra 2024 akan lebih substantif dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan terkait alokasi belanja yang efektif dan tepat sasaran.
Seemstinya pada hari-hari kedepan, kita akan menyaksikan kesibukan yang serius Pj Gubernur Sultra untuk meminta kepada seluruh SKPD untuk bolak-balik mendiskusikan tentang postur APBD Sultra 2024. Kesibukan yang sama dikantor DPRD Sultra untuk memikirkan model alokasi belanja di dapil mereka masing-masing sehingga lebih mengoptimalkan setiap sen uang dalam APBD Sultra untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.(*)
