Tersangka Kasus Tipikor Bandara Cargo Busel Bertambah

KENDARINEWS.COM – Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Buton dalam dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Cargo Dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020 masih terus bekerja menemukan orang-orang yang terlibat. Pelan tapi pasti, Kejari Buton terus mengusut tuntas kasus yang merugikan negara 1,6 miliar itu.

AE (rompi merah muda) tiba di Lapas Baubau dengan pengawalan ketat dari Pidsus Kejari Buton dan kepolisian

Terbaru, dalam pengembangan kasus itu, Penyidik kembali menetapkan satu tersangka baru yakni AE. EA sudah ditahan Kejari Buton dan dititipkan di lapas kelas II Baubau sejak 19 Agustus dini hari.

“Sudah dikawal oleh Pidsus, sampai ke Lapas Baubau, hari ini,” singkat Kajari Buton Ledrik VM Takaendengan

Sebelumnya, tim penyidik Kejari Buton sudah menetapkan 3 (tiga) orang Tersangka yaitu EOHS (KPA), AR (PPK) dan CH. ESH Direktur PT. Tatwa Jagatnata (Konsultan pelaksana) pada Juli lalu. Kemudian tanggal 15 Agustus lalu, La Ode Arusani selaku mantan bupati Busel juga menyusul jadi tersangka. AE sejak hari ini juga jadi tersangka sehingga menjadi 5 tersangka.

Untuk diketahui, kasus ini bermula dari adanya kegiatan belanja jasa konsultasi penyusunan dokumen Studi kelayakan Bandar Udara Cargo Dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan dalam PA Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PT. Tatwa Jagatnata dengan Nilai Kontrak Rp.1.848.220.000 (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), tanpa Perencanaan, Penganggaran (tidak ada RKA) yang dibuat Dinas Perhubungan Kabupaten Buton
Selatan.

Akibatnya pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan metode pelaksanaan kegiatan dan standar keahlian dan menggunakan dokumen- dokumen yang tidak benar untuk dilampirkan dalam laporan kegiatan. Terkait hal ini KPA dan PPK tidak melakukan TUPOKSI (tugas dan fungsi) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga Negara Kabupaten Buton Selatan dirugikan. (lyn)

Tinggalkan Balasan