Gubernur Minta Bupati/Wali Kota Dukung Pemanfaatan EBT

KENDARINEWS.COM — Gubernur Sultra, Ali Mazi turut mendampingi Dewan Energi Nasional (DEN) dalam sosialisasi Rencana Peraturan Pemerintah- Kebijakan Energi Nasional (RPP-KEN), Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dan Implementasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Gubernur Ali Mazi

Sosialisasi Rencana Peraturan Pemerintah- Kebijakan Energi Nasional (RPP-KEN) bertujuan, menggenjot pertumbuhan energi dan mengurangi ketergantungan terhadap energi lain, secara bertahap. Salah satu energi yang digenjot pertumbuhannya adalah Energi Baru Terbarukan (EBT) . Dalam kesempatan itu, Gubernur Sultra Ali Mazi meminta para bupati/wali kota se-Sultra mendorong dan mendukung pemanfaatan potensi energi terbarukan, yang ada di wilayahnya masing-masing, agar dapat mencapai kemandirian dan ketahanan energi.

“Saya minta, semua bupati/ wali kota, mendorong dan mendukung pemanfaatan potensi energi baru terbarukan (EBT) yang ada di wilayahnya. Salah satunya, membentuk desa mandiri energi. Yaitu, desa yang dapat memenuhi kebutuhan energinya, melalui pemanfaatan potensi energi yang dimiliki. Sehingga, dapat mencapai kemandirian dan ketahanan energi,” harap Ali Mazi.

Tak hanya kepala daerah, Gubernur Ali Mazi juga mendorong PT PLN (Persero), para pelaku industri pertambangan, serta pemegang izin usaha pertambangan di Sultra, agar dapat melakukan upaya percepatan pengembangan energi terbarukan, untuk penyediaan tenaga listrik. “Itu yang kita harapkan,” ujarnya.

Politisi Partai NasDem ini menambahkan, wilayah Sultra menggunakan batu bara sebesar 90,1 persen, minyak bumi 0,99 persen, sementara pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) hanya sebesar 1,51 persen. “Penggunaan komponen energi tersebut, masih sangat jauh dari target bauran, yang telah ditetapkan dalam Perda Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara,” terangnya.

Lebih jauh Ali Mazi menjelaskan, kebutuhan energi listrik pada industri pertambangan ke depan, diperkirakan sebesar 4,02 Gigawatt (GW). Hal ini tentu, menjadi salah satu tantangan berat dalam capaian bauran energi di Sultra. Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional (APK DEN), Dr. Musri, mengungkapkan, Sultra dipilih untuk mensosialisasikan Rencana Peraturan Pemerintah-Kebijakan Energi Nasional (RPP-KEN) bukan tanpa alasan.

Menurutnya, Dewan Energi Nasional melihat, Sultra merupakan salah satu provinsi yang paling besar potensinya dalam penggunaan energi. “Sultra juga merupakan, salah satu provinsi yang sudah menetapkan Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Baurannya masih sangat rendah dan juga industri smelter yang mengkonsumsi batu bara sangat besar. Tentu ini perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Karena itu, dia berharap, industri smelter yang berkembang di Sultra, diupayakan dapat membeli dan menggunakan listrik dari PLN agar tidak over supply. “Tidak harus membangun power plant sendiri, yang justru menggunakan batu bara tidak terkontrol. Ke depan diharapkan, mereka bisa membeli listrik dari PLN. Sehingga, PLN tidak Oversupply,” imbuhnya. (rah/adv)

Tinggalkan Balasan