Basiran Diundang Terima UHC Award

–Wapres Diagendakan Serahkan Penghargaan 14 Maret

KENDARIPOS.CO.ID–Angka kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Buton mencapai 99.95 persen. Pemkab Buton dinilai Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sukses meningkatkan partisipasi masyarakat dalam JKN.
Pj.Bupati Buton, Basiran diundang Kemenko PMK untuk menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award di Jakarta.

“Saya dapat undangan dari Kemenko PMK untuk mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat pada tanggal 14 Maret nanti. Rencananya, penghargaan akan diserahkan langsung Bapak Wapres di Jakarta,” ujar Basiran kepada Kendari Pos, Jumat (10/3), kemarin.

Mantan Kepala BPKAD Sultra itu menjelaskan, Kemenko PMK memberikan penghargaan itu sebagai wujud apresiasi terhadap komitmen Pemkab Buton dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap warganya. Pemkab Buton merupakan adalah salah satu pemda yang UHC kepesertaan JKN-nya 99.95 persen.

Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan Kabupaten Buton tercatat peserta JKN periode Desember 2021 sekira 63,5 persen. Pada Desember 2022 naik menjadi 99,90 persen, terdaftar dengan tingkat keaktifan 84,5 persen. Kemudian pada 1 Maret 2023 angkanya sudah 99,95 persen, terdaftar dengan tingkat keaktifan 83,17 persen. Sehingga saat ini Kabupaten Buton sudah menyandang UHC dan berhak mendapatkan penghargaan UHC di Jakarta.

Di hubungi terpisah Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Buton, Syafaruddin mengatakan perhatian Pj.Bupati Buton, Basiran terhadap dunia kesehatan memang cukup tinggi. Indikatornya adalah alokasi anggaran kesehatan, terutama anggaran jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) tahun 2023 meningkat 100 persen dari tahun sebelumnya.

Jamkesda adalah jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan Pemkab Buton kepada masyarakat. Sasarannya adalah seluruh masyarakat Buton yang belum memiliki jaminan kesehatan berupa Jamkesmas, Askes dan asuransi kesehatan lainnya.

Awalnya, puluhan ribu masyarakat Buton belum memiliki kartu jaminan kesehatan sehingga Pemkab Buton mengalokasikan anggaran khusus untuk membantu pembiayaan kesehatan mereka. “Anggaran Jamkesda saat ini meningkat menjadi Rp14 miliar, sebelumnya hanya Rp 7 miliar,” kata Syafaruddin kepada Kendari Pos, Jumat, kemarin.

Peraih penghargaan tokoh Inspiratif Sultra tahun 2022 ini juga menambahkan dengan dana Rp14 miliar itu diperkirakan ada 30 ribu warga Buton yang bisa menerima manfaat pembiayaan itu. “Rp7 miliar kemarin bisa 15 ribu. Kira-kira 2 kali lipatnya juga,” tambahnya.

Syafaruddin menuturkan, pembiayaan layanan kesehatan itu untuk mendukung upaya Pemkab Buton mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC). Cakupan kesehatan semesta menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif. “Saat ini sudah UHC, hampir 100 persen sudah mengantongi BPJS,” pungkasnya. (lyn/b)

Tinggalkan Balasan