oleh

MPR Kaji Sistem Pilkada Asimetris

Besarnya modal itu, kata Djarot, membuat kepala daerah terpilih tidak bisa bekerja dengan bebas. Bahkan, ada potensi korupsi untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan.

Djarot mengakui, pemilihan melalui DPRD juga tidak menutup kemungkinan jual beli suara. Namun, dia yakin akan lebih mudah dikontrol. Sebab, ruang lingkupnya jauh lebih terbatas. Selain biaya, efek negatif kedua adalah polarisasi masyarakat akibat perang narasi di publik.

Menurut dia, pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama memenuhi aspek demokratis dan konstitusional. ”Tidak ada yang mengatakan harus dipilih secara langsung, tapi secara demokratis. Maka, ini akan mendapat kajian yang menarik,” imbuhnya.

Djarot menilai perlu dikaji daerah-daerah mana saja yang siap menggelar pilkada secara langsung dan tidak langsung. Politikus PDIP itu memastikan kajian tersebut juga tidak diberlakukan pada 2024. Apalagi, opsi untuk merevisi UU Pemilu sudah ditutup. (jpg)

Komentar

Tinggalkan Balasan