oleh

Menghilangkan Dikotomi Kepulauan-Daratan

KENDARINEWS.COM — Saban suksesi pemilihan gubenur (Pilgub) di Sulawesi Tenggara (Sultra), saban itu pula dikotomi Kepulauan-Daratan disuarakan. Frasa Kepulauan-Daratan ini seolah menjadi titah. Melanggar titah, sudah pasti gagal. Coba saja, memasangkan Cagub-Cawagub sama-sama orang Daratan atau sama-sama orang Kepulauan. Pasti gagal. Kalah. Itu pasti. Jika ingin menang, formula dikotomi menjadi keharusan.

Terserah, Cagub orang Daratan dan Cawagub orang kepulauan, atau sebaliknya, Cagub orang kepulauan dan Cawagub orang daratan. Komposisi ini adalah komposisi yang diinginkan masyarakat Sultra. Bukan hasil konsensus tapi tercipta karena semangat juang dari kedaerahan masing-masing.

Sesungguhnya, dikotominya tidak berhenti hanya pada Kepulauan-Daratan. Dikotominya masih turun ke level etnis untuk posisi jabatan di bawah Gubernur-Wakil Gubernur yakni Sekretaris Daerah (Sekda). Lihatlah perjuangan Gubernur-Wakil Gubernur Sultra saat ini, Ali Mazi (Kepulauan/Buton– Lukman Abunawas (Daratan/Tolaki) yang salah satu materi kampanyenya adalah: kelak memenangkan Pilgub maka Sekda-nya akan diambil dari putera daerah Muna. Kenapa begitu? Karena Ali Mazi ber-etnis Buton, dan Lukman Abunawas ber-etnis Tolaki. Saya sih, Yes. Ini untuk keseimbangan. Dan, ternyata Ali Mazi-Lukman Abunawas memenangkan Pilgub. Lalu, apakah Sekdanya orang Muna sesuai janji kampanye? Memang bukan, tapi oleh karena kesungguhan Ali Mazi mendudukan putera Muna sebagai Sekda dan semua kader Muna yang mendaftar Assesmen Sekda terhambat syarat administrasi menjadikan jabatan Sekda di-Pj-Pj-kan hingga sekarang.

Untuk memenangkan Pilgub, jabatan memang harus dishare. Kalau tidak, anda-anda yang menentukan jabatan, akan dijadikan bahan gunjingan masyarakat dan ini akan mempengaruhi tingkat kesukaan masyarakat untuk memilihmu di periode kedua, atau di pemilihan lain. Sekali lagi, jabatan mutlak dishare bagi daerah yang majemuk untuk menjawab aspirasi etnis. Jangankan jabatan Gubernur-Wagub yang dituntut harus dishare, Sekda dan Kepala Dinas pun menjadi bahan diskusi masyarakat soal komposisinya. Apalagi, sekarang ini, zaman penempatan Pj Pj bupati. Siapa yang menempatkan Kepala Dinas dan PJ Bupati, dan penempatannya ternyata tidak mencerminkan keseimbangan etnik, jawabannya ada di pemilihan. Misalnya, yang menentukan PJ Bupati adalah Mendagri, Tito Karnavian, lalu Pak Tito misalnya mencalonkan diri sebagai Wapres, maka untuk mengetahui ekses dari keputusan Pak Tito dalam menentukan PJ Bupati akan terlihat di perolehan suara nanti. Kalau di Sultra, ini barang pasti. Pemilih Sultra itu didekati dengan rasa dan didekati dengan kekuasaan masih dimenangkan dengan pendekatan rasa. Lihatlah perolehan Pilpres 2019 lalu di laman KPU, Jokowi-Ma’ruf 554.247 dan Prabowo-Sandiaga Uno 840.029. Signifikan bedanya.

Karena itu, dikotomi mutlak dipertimbangkan. Sesungguhnya, ada cara untuk menekan dikotomi dan semangat etnisitas ini. Yakni, satukan daratan Sultra.

Bukankah Lapulu-Abeli tak lagi disebut wilayah seberang setelah by pass Andonuhu-Lapulu dibangun. Dan, benar-benar sama rata, sama rasa, sama status seluruh wilayah di Kota Kendari setelah Jembatan Bahteramas, jembatan teluk Kendari dibangun. Anda mungkin hanya menyaksikan kemegahan Jembatan Bahteramas, tapi saya, disamping kemegahan jembatan juga melihat perasaan masyarakat di pesisir hutan di batas Kota Kendari-Konsel yang meng-grid dirinya sebagai warga Kota. Dengan jembatan teluk, perasaan berubah seketika dari perasaan kampung jadi perasaan kota.

Bukankah Pure Maligano di Kabupaten Muna disebut wilayah seberang dan setelah diresmikan Pelabuhan penyeberangan kapal fery milik PT ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) hingga kesan seberang itu sedikit memudar. Artinya, jika kemudian juga dibangunkan jembatan penghubung seperti juga jembatan teluk Kendari maka dikotomi “seberang-bukan seberang” akan sirna dengan sendirinya.

Presiden Jokowi (tengah/rompi ungu) didampingi Gubernur Sultra Ali Mazi (baju Batik) saat meninjau Jembatan Teluk Kendari.

Nah, dikotomi Kepulauan-Daratan di Sultra ini juga bisa dihilangkan. Rencana Gubernur Ali Mazi yang akan membangun jembatan penghubung Muna Buton adalah tekad untuk menyatukan Muna dan Buton. Etape selanjutnya, Ir. Ridwan BAE, yang saat ini menjadi pimpinan Komisi V DPR-RI telah pula menjelaskan perjuangannya melalui media massa bahwa daratan Muna akan dihubungkan dengan daratan Kendari melalui Konawe Selatan. Jembatan penghubung diperkirakan akan start dari Toli-toli atau Polewali di wilayah Lainea, Konawe Selatan transit di Pulau Towea, finis di Tampo di Kabupaten Muna. Kira-kira, mirip Jembatan Barelang yang start dari Batam lalu transit di pulau Rencang dan berujung di Pulau Galang. Itulah sebabnya, jembatan Batam-Rencang-Galang disingkat Barelang.

Ridwan Bae

Artinya, Gubernur Ali Mazi dan tekad Ridwan BAE sesungguhnya bernilai ganda dan kedua-duanya super penting nilainya. Pertama, kemajuan pembangunan jalan dan jembatan yang luar biasa. Kedua, menghilangkan dikotomi atau perbedaan sesama warga Sultra. Dengan penyatuan Sultra melalui jaringan jalan dan jembatan seperti yang disuarakan Ir Ridwan BAE, kelak semua anak daerah akan merasakan keutuhan Sultra.

Tanpa itu, keberpihakan secara primordial tetap akan tumbuh. Lihatlah dalam pertandingan sepakbola. Jepang sebagai negara yang pernah menjajah negeri kita sekalipun, tapi ketika main bola melawan Inggris, saya dukung Jepang. Kenapa? Karena satu benua Asia. Ketika Jepang Vs Papua, saya dukung Papua karena satu bangsa. Ketika Papua Vs Sulsel, saya pro Sulsel. Kenapa? Karena satu Sulawesi. Ketika Sulsel Vs Gasko Kolaka, saya pro Kolaka karena satu Sultra. Ketika Gasko Kolaka Vs PS Watuputih, saya pro Watuputih karena sama-sama Muna. Ketika PS Watuputih Vs PS Lakanaha, saya pro Lakanaha karena kampung leluhurku. Inilah primordial dalam olahraga. Dalam wilayah politik, primordial ini tetap berlaku namun dapat dikikis dengan sikap dan perlakuan yang merasuki hati rakyat.(nebansi@yahoo.com)

Penulis : La Ode Diada Nebansi (Direktur Kendari News)

Komentar

Tinggalkan Balasan