oleh

Tito Tegaskan Pelayanan Publik Harus Bebas dari Korupsi

KENDARINEWS.COM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, pelayanan publik harus terbebas dari pratik korupsi. Menurut Tito, akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik akan sangat memengaruhi indeks persepsi korupsi.

Dengan demikian, pelayanan publik harus menjadi beranda negara yang menampilkan wajah pemerintahan yang baik dan bersih.

’’Salah satu kontributor terbesar, atau berpengaruh dalam menentukan angka indeks persepsi korupsi itu adalah pelayanan publik dan perizinan,” kata Tito dalam Sharing Session acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) di gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (11/8).

Tito menjelaskan, salah satu terobosan untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan adalah dibentuknya Mal Pelayanan Publik. Ia menjelaskan, keberadaan Mal Pelayanan Publik memudahkan urusan masyarakat karena pelayanan yang efektif dan tidak berbelit-belit.

’’Mal Pelayanan Publik ini banyak sekali manfaatnya, yang pertama akan memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan tanpa banyak bersentuhan dengan birokrasi yang panjang, dan bisa hitungannya dalam waktu menit selesai, dan sangat transparan, pembayarannya pun tidak ada yang cash tapi menggunakan bank,” ucap Tito.

Namun sayangnya, ia menuturkan, belum semua daerah memiliki Mal Pelayanan Publik yang mengintegrasikan semua layanan, termasuk perizinan, menjadi satu pintu. Karena itu, pihaknya terus mendorong agar setiap pemerintah daerah (Pemda) memiliki Mal Pelayanan Publik. Selain untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi, Mal Pelayanan Publik juga akan memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang serba cepat.

’’Kalau mal ini ada di semua kota, ini saya yakin ini akan bisa meningkatkan indeks persepsi korupsi kita, CPI (Corruption Perceptions Index) kita, karena komponen terbesarnya adalah pelayanan publik dan perizinan yang berbelit, dipersulit, publik susah dilayani,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui upaya penindakan, tetapi juga pencegahan yang mencakup perbaikan sistem dan pendidikan antikorupsi. Karenanya, KPK melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat secara khusus melaksanakan tugas serta fungsi sosialisasi dan kampanye, pendidikan, serta pelatihan antikorupsi.

“Kita punya tujuan yang mulia ‘melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial’, termasuk juga tujuan untuk mencegah Bapak/Ibu sekalian dari korupsi,” ujar Firli.

Dia menjelaskan, sebagai negara demokrasi, Indonesia harusnya terbebas dari budaya praktik korupsi. Sebab, akuntabel, keterbukaan, dan transparansi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sebuah sistem demokrasi. Namun sayangnya, hal itu tak cukup mencegah para pejabat negara untuk terlibat praktik rasuah. “Kami sungguh tidak berbahagia kalau ada yang tertangkap karena kasus korupsi. Kalaupun ada, kami tidak akan pernah mundur, tidak akan menyerah, dengan tegas kita akan lakukan penegakan hukum,” ungkap Firli. (jpg)

Komentar

Tinggalkan Balasan