oleh

Andai Firli Jadi Bupati, Oleh : La Ode Diada Nebansi

Write Inspiring Thought

Penulis : La Ode Diada Nebansi (Direktur Kendarinews)

KENDARINEWS.COM — Setiap bupati/walikota memiliki semangat besar membangun daerahnya. Selain undang-undang yang menyuruhnya untuk mewujudkan pembangunan daerah melalui visi misi, secara pribadi kepala daerah bersangkutan juga memiliki niat untuk membangun. Maklum, daerah yang dia pimpin adalah daerahnya sendiri. Ia ingin buktikan diri bahwa masyarakat tak salah memilihnya.

Dalam perjalanan kebupatiannya, perjalanan kewalikotaannya, ternyata anggaran pembangunan yang disiapkann dalam APBD tak cukup untuk membiayai pembangunan di luar yang terprogram. Maklum, program mengikut anggaran, bukan anggaran mengikut program. APBD adalah jatah anggaran. Tanpa lobi pasti datang. Tanpa rayuan pasti dapat. Padahal, ada banyak program pembangunan yang harus dilakukan namun tak didukung anggaran.

Firli? Ada peluang mendapatkan anggaran, tapi itu harus melalui lobi yang butuh duit, harus dijolo yang butuh duit, harus merayu yang juga butuh duit. Untuk melobi Jakarta yang butuh duit, lalu duitnya darimana? Untuk menjolo anggaran di Kementerian/Lembaga butuh duit dan duitnya darimana dan kalaupun ada, duit siapa? Untuk merayu Jakarta butuh makan di restoran mewah dan itu butuh duit. Itu duit siapa? Ketahuilah, tidak ada anggaran dalam APBD yang nomenklaturnya: ini uang lobi, ini uang jolo dan ini uang makang coto. Ndak ada uang seperti itu.

Firli? Ini baru biaya operasional. Belum dan bukan uang terimakasih karena Jakarta telah memberi saya seporsi anggaran untuk membangun daerahku.

Firli? Bupati/Walikota bisa saja mengharamkan pola dan model cari anggaran Jakarta seperti itu. Boleh. Bisa. Tapi, risikonya, tak akan ada lompatan pembangunan di daerah dimana kamu menjadi Bupati/Walikota.

Firli? Andai anda jadi Bupati/Walikota atau Gubernur, di sana akan sadar ternyata, mekanisme anggaran bagi kepala daerah yang padat dengan kreatifitas membangun ternyata membutuhkan anggaran jolo, butuh duit pelicin, dan terakhir: ada kesepakatan fee. Tanpa itu, jangan mimpi daerahmu akan ketambahan dana pembangunan selain jatah APBD. Memang illegal, tapi mekanismenya sudah begitu. Ini salah, dan karena itu, carilah model agar semua kita bertindak benar. KPK tak ingin menghukum dan saya yakin itu. KPK hanya ingin kebenaran. Tapi, kebenaran yang ditegakkan secara parsial, saya kira tak bijak.

Firli? Bagi kepala daerah, ini semangat membangun, bukan semangat korup. Bagi Kementerian/Lembaga, bagi pemilik dana alokasi khusus (DAK), bagi pemilik dana bagi hasil (DBH), saya tak tahu apakah bagi mereka ini juga semangat membangun atau semangat korup. Rasanya, saya tak ikhlas kepala daerah dihukum karena melakukan kesalahan dalam proses turunnya anggaran. Saya ikhlas dihukum, bila para kepala daerah melakukan kesalahan dalam penggunaan anggaran.

Memang, ada saja kepala daerah yang mungkin mampu mendapatkan dana tambahan tanpa butuh uang jolo, tanpa fee, tapi yakinlah, kemampuan itu ia peroleh karena kepala daerah bersangkutan juga memiliki kekuatan group yang daya dobraknya setara dengan kekuatan bargaining anggaran pusat, bahkan lebih. Misalnya, saya perkuat anda jadi Menteri, jadi Dirjen dan tugasmu setelah itu gelontorkan saya anggaran. Biasanya, kepala-kepala daerah yang memiliki daya tekan terhadap Jakarta seperti ini berasal dari daerah lingkar Jawa, daerah lingkar Medan, daerah lingkar Makassar, daerah lingkar Freeport, dan untuk Sultra, daerah lingkar Morosi.

La Ode Diada Nebansi

Karena itu, berkaitan dengan uang jolo, uang fee anggaran, saya kira, akan dianggap bijak jika hanya menghukum pemilik anggaran pusat tanpa menghukum orang daerah. Saya kira, ini akan menjadi kesepakatan bersama sekiranya alur perolehan anggaran khusus, anggaran bagi hasil, anggaran kementerian Lembaga benar-benar difahami secara komprehensif dan jujur pada diri kita masing-masing.

Firli? Bagaimana mungkin semangat membangun harus berhadapan dengan resiko hukum. Begitu entengnya penyidik untuk mengatakan hindari perilaku korup, sementara jika perilaku itu dihindari sudah pasti tak dapat anggaran. Begitu enteng penyidik untuk mengatakan hindari perilaku korup, sementara dunia anggaran dan seisinya semua bertindak korup. Adakah yang tak terima fee dalam urusan anggaran Jakarta? Andai malaikat menayangkan film-film urusan jolo anggaran pusat ini, feeling saya, penyidik korupsi justeru kesulitan mendapatkan orang yang tak mengeluarkan fee anggaran. Kenapa? Ya, rata-rata begitu. Saya tak punya bukti formal tapi cerita ke cerita, kesimpulan saya begitu. Kalau pun saya keliru, yah, mohon maaf. Insya Allah, setelah Pak Firli jadi Gubernur atau saya jadi Bupati baru kita tunjukkan kepada dunia luar bahwa beginilah tata kerja orang-orang itu dan mari kita buatkan form baru yang yang tepat dan efektif. Daerah bisa dapat anggaran tanpa harus wara-wiri, tanpa harus ada permainan yang tak diridhai oleh KPK.

Dengan begitu, kepala daerah yang terhukum korupsi, benar-benar ia terhukum karena kesalahannya bukan karena sialnya. (nebansi@kendarinews.com)

Komentar

Tinggalkan Balasan