KENDARINEWS.COM–Kenaikan beberapa item pendukung pelaksanaan Pilkada, membuat Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten otomatis ikut menaikan biaya hajatan demokrasi itu. Lihat saja KPU Muna Barat (Mubar) telah mengajukan kebutuham
anggaran Pilkada 2024 kepada Pemkab setempat. Lembaga
penyelenggara pemilu itu meminta Rp 40 miliar. Dana itu meningkat dibanding biaya Pilkada 2017 yang sebesar Rp 22 miliar.
Ketua KPU Mubar, Awaluddin Usa, mengatakan, meningkatnya kebutuhan biaya Pilkada itu karena beberapa
komponen kegiatan yang mengalami kenaikan, diantaranya honor tim ad hoc,PPK awalnya hanya Rp 1,5 juta naik menjadi Rp 2,4 juta.
“Honor Panitia Pemungutan Suara (PPS) Rp 1 juta menjadi Rp 1,5 juta, dan honor
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari Rp 400 ribu menjadi
Rp 1 juta, dan lainnya” ungkapnya usai menemui Pj Bupati Mubar Bahri, kemarin.
Mantan jurnalis ini juga mengatakan jika usulan dana Rp 40 miliar anggaran Pilkada 2024 itu baru sebatas usulan yang di ajukan ke Pemda Mubar. ” Kita masih akan diskusikan bersama Pemkab untuk membahas ulang terkait anggaran 2024 mendatang,” pungkasnya (kn)
