KENDARINEWS.COM — Setelah disepakati dalam rapat konsinyasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memublikasikan alokasi dana pemilu yang terbaru. Alokasi badan ad hoc berkontribusi besar dalam peningkatan anggaran pemilu.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menyatakan, secara garis besar, anggaran pemilu Rp 76 triliun terbagi dua. Yakni, kegiatan tahapan yang meliputi honor petugas dan logistik, serta sosialisasi dan kegiatan pendukung. Perinciannya, Rp 63,5 triliun untuk kegiatan tahapan dan Rp 13,2 triliun buat pendukungnya.
Terkait kegiatan tahapan, alokasi terbesar dikeluarkan untuk kebutuhan petugas lapangan. Mulai honor, operasional, hingga rekrutmen yang mencapai Rp 34,4 triliun. ”Data tersebut usulan anggaran Pemilu 2024,” ucapnya kemarin (26/5).
Kenaikan honor ikut berpengaruh pada total dana pemilu. Sebagai gambaran, honor petugas KPPS 2019 berkisar Rp 550.000 per orang. Untuk 2024, honor itu akan dinaikkan nyaris tiga kali lipat menjadi Rp 1.500.000. Honor PPK/PPS juga dinaikkan nyaris dua kali lipat.
Lantas, berapa kebutuhan petugas? Hasyim menuturkan, kebutuhan SDM petugas ad hoc mencapai 7.671.717 orang. Sekitar 7,3 juta di antaranya adalah petugas TPS yang bekerja pada hari pemungutan.
Rencananya, alokasi dana pemilu dibagi dalam tiga tahun anggaran. Tahun 2022 sebanyak Rp 8 triliun, 2023 sebesar Rp 23,8 triliun, dan 2024 senilai Rp 44,7 triliun. Untuk kebutuhan tahun ini, dananya baru turun sebagian. ”Yang sudah cair Rp 2 triliun. Rp 6 triliun lagi belum,” jelasnya.
Sementara itu, alokasi anggaran Bawaslu mencapai Rp 33,8 triliun. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, honor pengawas juga akan dinaikkan. ”Menambah honor pengawas ad hoc (sementara) seperti juga yang dilakukan KPU. Hal ini mengingat tugas mereka yang amat berat,” ujarnya kemarin. (jpg)
