Bupati Kolaka Minta Kades Jangan Terbitkan SKT!

KENDARINEWS.COM — Selain pengelolaan anggaran yang keliru, para kepala desa (Kades) juga kerap berurusan dengan hukum karena maladministrasi. Karena itu, Kades harus berhati-hati membuat surat keterangan, terutama menyangkut lahan.

Bupati Kolaka, H Ahmad Safei mengatakan, jika Kades salah mengeluarkan surat keterangan terkait kepemilikan lahan, maka bisa berurusan dengan hukum. Ia mengingatkan Kades untuk tidak lagi mengeluarkan surat kepemilikan tanah (SKT).

H. Ahmad Safei

“SKT yang dahulu merupakan kewenangan Kades, sejak tahun 1986 itu sudah dicabut oleh Menteri Dalam Negeri. Adapun yang ada kaitannya dengan sertifikat, maka yang diminta itu adalah surat keterangan penguasan fisik lahan,” jelasnya saat melantik 58 Kades di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kolaka, Rabu (16/3).

Safei menjelaskan, SKT dan surat keterangan penguasaan fisik memiliki kekuatan hukum dan fungsi yang berbeda. Ia berharap Kades dapat mengetahui hal tersebut agar tidak melakukan kesalahan dan berurusan dengan hukum.

“Kalau SKT itu Kades yang bertanggungjwab terhadap lahan tersebut karena dia yang membuat keterangan dan diberikan kepada orang. Sedangkan kalau surat keterangan penguasan fisik, yang bertanggungjawab itu adalah yang membuat dan yang menyatakan bahwa dia telah menguasai lahan tersebut. Adapun kades hanya menandatanganinya setelah minimal dua saksi bertandatangan terlebih dulu,” jelasnya. (fad/b)

Tinggalkan Balasan