Balik Nama Sertifikat Bandara Maranggo Kembali Diusul


KENDARINEWS.COM — Usulan balik nama sertifikat Bandara Maranggo di Pulau Tomia yang telah resmi menjadi aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi, kembali dilakukan tahun ini. Selain harus berubah nama dari kepemilikan Pemkab Buton menjadi Pemkab Wakatobi, pengalihan tersebut agar ada legalitas dalam memungut retribusi untuk pendapatan asli daerah (PAD). Meskipun saat ini sertifikat hanya berupa fotokopi, namun diharapkan urusan pengalihan tersebut tidak menghabiskan waktu lama. Apalagi pengurusan tersebut sudah diusulkan sejak pertengahan tahun 2021 lalu. Pemkab Wakatobi berharap pengalihan nama tersebut bisa tuntas tahun ini juga.

Kepala Bidang Aset, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Wakatobi, Dendi

Kepala Bidang Aset, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Wakatobi, Dendi, mengakui, usulan tersebut belum diselesaikan pada tahun lalu. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kantor Pertanahan Wakatobi. “Kami sudah sampaikan ke pihak Kantor Pertanahan bahwa ini ada fotokopi sertifikat. Untuk aslinya kami tak terima sampai sekarang karena Pemkab Buton juga belum memberikan. Sertifikat aslinya belum diketahui keberadaannya. Kami berharap ini bisa dialihkan tahun ini,” ujarnya, Jumat (25/2).

Selain usulan balik nama, saat ini Bagian Aset BPKAD Wakatobi juga telah menyusun draf perubahan pada kerja sama yang sebelumnya telah terjalin antara Pemkab Buton dan pihak PT Dive Resort Wakatobi. “Itu akan kita rapatkan. Kalau draf ini sudah disetujui oleh internal daerah (Wakatobi), maka kami akan mengundang pihak Lorens (pengelola) untuk membahas perubahan ini,” tandasnya.

Jika usulan dan perubahan tersebut sudah selesai dan sesuai rencana, maka persoalan retribusi sebagai sumber PAD melalui Bandara Maranggo bisa terealisasi. Sehingga bandara yang terletak di Pulau Tomia ini bisa menyumbang PAD untuk Wakatobi. (c/thy)

Tinggalkan Balasan