KENDARINEWS.COM — Keterlibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan pemerintah ke depan merupakan amanah dari UU. Masyarakat berhak memberikan kontribusi ide, gagasan bahkan kritisi pada pemerintah dalam rangka pembangunan daerah. Salah satu wadah penyaluran aspirasi itu adalah Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang). Nah Kamis (17/2) pekan lalu, Pemkab Buton sudah menggelar Musrembang tingkat kecamatan. Musrembang itu turut dikawal pula oleh anggota legislatif masing-masing Dapil.
La Subu, Aleg PKS Dapil 2 Kabupaten Buton turut menghadiri Musrenbang untuk RKPD – APBD tahun 2023, di kecamatan Lasalimu. Politisi jebolan Magister Hukum Universitas Bosowa Makasar itu memastikan semua usulan warga khususnya dari dapil 2 (Kecamatan Lasalimu dan Kapontori) sudah dicatat.
“Yang paling banyak diusulkan adalah jalan tani. Karena di sana merupakan daerah pertanian. Sehingga untuk memudahkan mobilisasi hasil, petani butuh sarana jalan yang bisa dilewati roda empat,” katanya.
Hal itu kata dia akan menjadi aspirasi prioritas yang akan diperjuangkan dalam penyusunan anggaran 2023 mendatang. Menurutnya, ini adalah tahun terakhir implementasi RPJMD 2018-2023. Sehingga menjadi momentum perjuangan untuk kebutuhan masyarakat Lasalimu. “Insya Allah akan saya perjuangkan sampai bisa dianggarkan,” pungkasnya.
Melalui kesempatan itu, La Subu juga menyoroti partisipasi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang sangat kurang. Antusiasme masyarakat yang memenuhi lokasi Musrembang tidak disambut dengan partisipasi OPD yang maksimal. “Masyarakat sudah berbondong-bondong hadir, OPD malah malas. Bayangkan saja banyaknya itu OPD di Buton, hanya 8 orang yang hadir,” keluhnya.
Dia khawatir jika ketidakhadiran OPD itu menjadi wujud dari dipandangnya sebelah mata arti penting dari Musrembang itu oleh OPD terkait. Padahal, Musrembang adalah momentum menjaring aspirasi. “Kebutuhan masyarakat itu banyak, mulai dari infrastruktur sampai pada pemberdayaan. Nah kalau tempat mengeluhnya tidak hadir, bagaimana masyarakat mau percaya kalau suara mereka itu akan didengar,” tambahnya.
Olehnya itu, Ia meminta Bupati Buton La Bakry untuk memberikan peringatan-peringatan atau evaluasi terhadap jajarannya agar pengalaman itu tak berulang lagi pada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan warga masyarakat. (elyn)
