KENDARINEWS.COM — Pemerintah Daerah tak hanya dituntut untuk dapat memenuhi target vaksinasi, tetapi juga memastikan data penerima harus akurat dan terinput dalam sistem yang disiapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Di Kabupaten Buton, terjadi selisih data manual yang dicatat oleh petugas di lapangan dengan yang terinput dalam sistem aplikasi Pcare, milik BPJS Kesehatan. Jumlah selisihnya bahkan mencapai 3.000 orang.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, Syafaruddin, mengungkapkan fakta tersebut. “Data manual vaksinasi dengan data online selisih 3.000-an. Ini yang sekarang kita fokus untuk sinkronkan. Padahal menurut petugas itu sudah dimasukkan, tapi begitu dicek oleh peserta, belum ada,” katanya, Kamis (6/1). Lebih rinci disebutkannya, dalam catatan manual Dinkes Buton, penerima dosis I sudah sebanyak 50.978 orang. Tetapi dalam data online atau bagi yang bisa mengakses aplikasi Peduli Lindungi, baru 47 ribu lebih.
“Akibatnya, mereka ini tidak bisa menerima vaksinasi dosis II, karena tidak bisa kalau bukti dosis I belum terlihat di aplikasi Pcare itu,” tambah Syafaruddin. Kondisi itu kata dia, menjadi salah satu kendala mengapa progres vaksinasi di Kabupaten Buton belum mencapai target. “Kita sekarang baru 60 persen. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa mencapai target. Kami terus mendorong percepatan vaksinasi dengan pendekatan persuasif pada masyarakat,” lanjut Syafaruddin.
Pergerakan pihak Puskesmas harus dioptimalkan dengan melakukan “Jemput Bola”, tidak hanya menunggu di kantor. Tim medis harus membuat jadwal kunjungan ke desa serta bermitra dengan aparat dan para tokoh setempat. (b/lyn)
