Refleksi Hari Pahlawan Nasional, Oleh : Agus Sugito, S.Th.I., M.Pd

Guru Pahlawan (dengan) Tanda Jasa

Penulis : Agus Sugito, S.Th.I., M.Pd (Sekretaris Umum DPD PGMI (Persatuan Guru Madrasah Indonesia) Kota Kendari)

KENDARINEWS.COM — Pahlawan erat kaitannya dengan sosok yang gigih dalam mempertahankan harga diri bangsa, serta perjuangannya dalam mewujudkan kemerdekaan negara di masa lalu, baik masa kerajaan, pra kemerdekaan, masa pergerakan maupun pasca proklamasi kemerdekaan. Di masa kini, mengutip dari portal nasional.kompas.com, pemaknaan mengenai sosok pahlawan mengalami redefinisi atau pemaknaan ulang, yakni seseorang yang menonjol karena mempunyai jiwa yang berani, rela berkorban, dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Serta memiliki kiprah kebermanfaatan yang dapat mengangkat martabat bangsa, melalui bidang profesi yang ditekuninya.

Agus Sugito, S.Th.I., M.Pd

Kembali sedikit mengurai sejarah Nusantara, yang ketika merdeka berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah Nusantara sendiri merupakan konsepsi Mahapatih kerajaan Majapahit yakni Gajahmada, dalam mempersatukan daerah-daerah sekitar Asia, guna terwujud kerajaan yang makmur dan sentosa. Perjuangan rakyat dalam mempertahankan dan memperjuangkan kedaulatan masih bersifat parsial kedaerahan, belum sepenuhnya menjadi entitas kesatuan sebuah bangsa. Sehingga perlawanan terhadap bangsa Kolonialis masih dilakukan oleh setiap daerah atau kerajaan serta kesultanan. Hal tersebut dapat disadari mengingat sistem sosial rakyat waktu itu masih dipengaruhi atau dikendalikan secara mutlak melalui ketokohan dari tiap daerah, baik melalui sistem kerajaan maupun kesultanan.

Pada masa pendudukan Kolonial Belanda, bisa dibilang mencakup seluruh wilayah Nusantara, yang terbentang dari ujung barat bagian utara pulau Sumatera yaitu Sabang, sampai ujung timur bagian selatan pulau Papua yaitu Merauke disebut dengan Hindia Belanda. Satu kesamaan takdir yang dialami adalah eksploitasi secara ekstrim dalam bentuk penjajahan baik secara fisik, mental dan sumber daya alam, menjadi kunci mulai tumbuh dan berkembangnya interaksi sinergis antar penduduk dari berbagai wilayah tersebut, dalam bentuk perlawanan. Perlawanan ini digerakkan oleh tokoh yang memiliki pengaruh kuat dalam mengorganisir semangat rakyat, untuk membebaskan diri dari kungkungan penjajahan. Perlawanan yang berujung dalam bentuk peperangan terjadi melalui berbagai pola, baik secara fisik maupun melalui sistem perundingan atau diplomasi.

Sistem Politik Etis sebagai bentuk balas budi Belanda terhadap rakyat pribumi Nusantara (Hindia Belanda) yang diterapkan sejak tahun 1901, meskipun secara mutlak telah merenggut kemerdekaan rakyat Nusantara saat itu, namun perlu digarisbawahi bahwa, secara tidak langsung kita telah belajar dan mendapatkan ilmu mengenai sistem irigasi dan pertanian, yang bahkan sampai saat ini masih terus dilakukan di sebagian daerah. Begitu pula dengan satu ‘warisan’ dari Kolonial yaitu transmigrasi.

Peran Guru dan Pendidikan Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

Para tokoh perlawanan yang telah dibahas di atas dapat disebut sebagai guru, karena kemampuannya yang dapat menjadi inspirasi bagi rakyat untuk melakukan perubahan. Awal ketika Belanda membangun kolonialisme di tanah Hindia Belanda, sekolah-sekolah hanya bisa diikuti oleh orang Belanda dan segelintir rakyat Nusantara yang berasal dari keluarga Ningrat atau Bangsawan. Namun dengan adanya kebijakan Politik Etis, sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia mulai dikembangkan untuk kaum pribumi. Sekolah di Hindia Belanda mulai bermunculan seperti contohnya Meer Uitgebreid Leger Onderwijs (MULO) atau sekolah setingkat SMP hari ini dan Algemeene Middelbare School (AMS) atau sekolah setingkat SMA. Dengan adanya sekolah-sekolah dan guru yang tersedia untuk mengajar, munculah golongan terpelajar yang kemudian memulai pergerakan nasional.

Dengan mengikuti pendidikan Barat, golongan terpelajar ini mengenal ide-ide politik Barat tentang kebebasan dan demokrasi. Kelompok terpelajar yang berpendidikan ini mulai menyuarakan kebangkitan anti-kolonialisme dan kesadaran nasional melalui media dan gerakan non-fisik. Peran guru mempunyai kedudukan penting dalam meningkatkan kesadaran dan pendidikan rakyat Hindia Belanda saat itu. Sayangnya, ketika berbicara soal perjuangan kemerdekaan, peran guru jarang dibicarakan. Sekiranya guru-guru di Indonesia atau Hindia Belanda saat itu tidak ikut aktif berperan dalam melangsungkan pendidikan di Indonesia, mungkin golongan terdidik di Indonesia sangat terbatas dan tidak cukup berkembang. Semangat perjuangan guru terus bergelora dan memuncak serta mengalami pergeseran cita-cita perjuangan yang lebih hakiki lagi, yaitu Indonesia merdeka.

Gubernur DKI Jakarta yang juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan bahwa sejatinya guru mempunyai peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, gerakan dari kaum-kaum terdidik pada era pergerakan pemuda sebelum kemerdekaan lah yang membawa Indonesia saat ini menuju gerbang kemerdekaan. “Perjuangan kaum terdidik pada era 1900 hingga 1945 di tahun puncaknya membawa kita pada kemerdekaan. Mereka adalah hasil dari pendidikan. Tanpa orang-orang terdidik, maka sejarah Indonesia mungkin akan berbeda,”

PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) dan Perannya Dalam Kemerdekaan

Di masa pra kemerdekaan, guru-guru di Hindia Belanda juga aktif dan tumbuh dengan semangat kebangsaan Indonesia. Hal ini tercermin dengan terbentuknya organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda, berdiri tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB). Organisasi ini bersifat unitaristik, yang berarti tidak memandang perbedaan ijazah, tempat kerja, kedudukan, agama, suku, golongan, gender, dan asal usul. PGHB kemudian diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) agar lebih mencerminkan semangat kebangsaan Indonesia pada tahun 1932. Barulah pada 25 November 1945, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI resmi berdiri. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Guru Nasional.

Sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia yang begitu panjang, tidak terlepas dari pemahaman dan pengetahuan rakyat waktu itu mengenai pentingnya persatuan dalam melawan kolonialisme. Kalangan masyarakat yang memegang peranan penting dalam mengorganisasi pengetahuan dan pemahaman serta pendidikan rakyat adalah kalangan terdidik, melalui proses pendidikan di masa pra dan pergerakan kemerdekaan. Sekali lagi, kalangan terdidik itulah yang dipersonifikasi dalam diri seseorang yang disebut sebagai guru. Peran pendidikan itu sangatlah besar bagi Indonsia. Serta dalam pendidikan, guru merupakan sosok kunci yang memegang perubahan tersebut.

Pasca proklamasi kemerdekaan, masa revolusi, masa pembangunan nasional, masa reformasi sampai demokrasi saat ini, tuntutan perubahan menghendaki posisi, peran dan fungsi guru menjadi semakin besar dan nyata. Guru dituntut untuk bisa menjadi pendidik yang baik dan mempunyai karakter yang harus selalu ingin belajar. Mengingat ilmu pengetahuan dan keterampilan bersifat dinamis dan terus berkembang, seiring perkembangan zaman. Guru mempunyai peran sentral dalam menjaga dan mengembangkan moralitas bangsa dan pembangunan sumber daya manusia negeri melalui pendidikan, sehingga Negara ini mampu tetap berdiri kokoh dalam kancah global. Sehingga mau tidak mau, Negara harus serius dalam memperjuangkan hak-hak guru.

Peran Negara Dalam Memperjuangkan Hak Guru

Secara implementatif, guru di seluruh penjuru negeri telah dan terus melaksanakan kewajiban dan tugasnya, dalam memajukan peradaban dan pendidikan anak bangsa, meski seringkali secara tidak merata masih dianggap jauh dari harapan. Pembangunan nasional yang terus digalakkan Pemerintah, juga mengarah pada program pemerataan penempatan para guru sampai pada daerah-daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal). Kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai langkah nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa.

Kebijakan tersebut memunculkan konsekuensi logis bahwa, posisi guru kini bukan saja sebagai orang yang bertugas membentuk dan mengembangakan karakter peserta didik, namun bermetamorfosis menjadi sebuah profesi yang dilakukan secara profesional, seperti halnya profesi pada bidang-bidang lain. Sehingga, tuntutan akan profesionalitas tersebut harus berimbas pada persoalan timbal balik yang diterima, dalam bentuk penghargaan melalui peningkatan kesejahteraan bagi guru.

Tuntutan akan kesejahteraan guru perlahan tetapi pasti telah direspon oleh Pemerintah. Namun, tanpaknya Pemerintah menempatkan peningkatan kesejahteraan guru dalam konteks kompetensi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama, pencanangan guru sebagai profesi. Kebijakan ini adalah suatu langka maju menuju perbaikan kesejahteraan sekaligus tuntutan kualifikasi dan kompetensi guru, guna menjawab tantangan dunia global yang semakin kompleks dan kompetitif. Dalam kondisi seperti ini bisa dihasilkan dari dunia pendidikan yang dikelola oleh guru yang profesional. Kedua, ditetapkannya UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui UU ini diatur hak dan kewajiban  guru yang muaranya adalah kesejateraan kompetensi guru. Ketiga, lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Hal ini juga mensyaratkan adanya kompetensi, sertifikasi, dan kesejahtraan guru. Keempat, UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang disahkan tanggal 6 Desember 2005. UU ini juga menekankan tiga aspek penting dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dilihat dari tenaga pendidik dan kependidikan, yakni kualifikasi, sertifikasi, dan kesejahteraan.

Sejalan dengan peningkatan kesejahteraan guru di Indonesia, kualifikasi, kompetensi, dan dedikasi para guru sudah saatnya ditingkatkan. Para guru harus mampu mengubah paradigma berpikir dan bertindak dalam menjalankan tugas sebagai pengajar dan pendidik. Ke depan guru tidak terjebak pada rutinitas tugas belaka, tetapi secara terus-menerus guru mampu meningkatkan mutu pendidikan dapat tercapai. Tanpa perubahan paragdigma dari para guru, sepertinya sulit dan hampir tidak mungkin mutu pendidikan di Indonesia dapat meningkat. Hal ini disebabkan guru berada di garda terdepan dalam peningkatan mutu pendidikan.

Oleh karena itu, dibutuhkan kesejahteraan pribadi dan profesional guru yang meliputi: (1) imbal jasa yang wajar dan proposional; (2) rasa aman dalam  melaksanakan tugasnya; (3) kondisi kerja yang kondusif bagi pelaksanaan tugas dan suasana kehidupannya; (4) hubungan antar pribadi yang baik dan kondusif; dan (5) kepastian jenjang karier dalam menuju masa depan yang lebih baik.

Pada akhirnya, pemaknaan mengenai peran kepahlawanan yang melekat pada diri seorang guru, seiring perkembangannya mengalami penerimaan dan respon yang berkembang pula. Dulu, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kini, dengan memahami alur panjang sejarahnya, masyarakat dan Negara sudah seharusnya semakin menaruh perhatian akan peran dan fungsi guru, sebagai pahlawan dengan tanda jasa.  

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.