Ekonomi Islam, Solusi Ketimpangan Ekonomi yang Dalam, Oleh : Atika Puspita Sari, SST

Penulis : Atika Puspita Sari, SST (Fungsional Statistisi BPS Kab. Konawe)

KENDARINEWS.COM — Sejak awal munculnya Covid-9, hingga kini masih memberikan efek berbagai sektor. Pandemi tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan, tetapi juga berimbas pada krisis multidimensi seperti bidang ekonomi, sosial, dan politik. Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat dan turut andil pada penurunan aktivitas ekonomi. Kondisi ekonomi yang lesu pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan
angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

Badan Pusat Statistik mengungkapkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 meningkat dibandingkan Maret 2019, yaitu dari 25,14 juta orang (9,41 persen) menjadi 26,42 juta orang (9,78 persen). Begitu juga pada Maret 2021, jumlahnya meningkat menjadi 27,54 juta (10,14 persen). Selain tingkat kemiskinan, aspek yang penting untuk dilihat adalah distribusi pendapatan yang salah satunya diukur dengan Gini Ratio. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan didekati dengan data pengeluaran. Pada Maret 2019, Gini Ratio Indonesia sebesar 0,38. Angka ini meningkat menjadi 0,381 pada Maret 2020 dan 0,384 pada Maret 2021. Peningkatan Gini Ratio mengindikasikan distribusi pengeluaran penduduk semakin memburuk atau ketimpangan ekonomi penduduk semakin tinggi.

Penyebab Ketimpangan Ekonomi di Indonesia

Menurut laporan OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief) dan INFID (International NGO Forum in Indonesia Development) (oxfamblogs.org,23/02/2017), penyebab ketimpangan di Indonesia sangat kompleks dan berlapis. Pertama, fundamentalisme pasar telah membuka jalur kelompok kaya untuk menikmati keuntungan terbesar dari pertumbuhan ekonomi. Banyak kalangan terkaya di Indonesia memperoleh kekayaan berkat pemberian hak eksklusif dari pemerintah dan proses privatisasi layanan publik. Ketimpangan ekonomi ini pun meningkatkan ketimpangan politik karena kelompok kaya mampu memanfaatkan hartanya untuk mengubah aturan yang menguntungkan mereka dengan mengorbankan hak banyak orang.

Kedua, akses layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Padahal, tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik menjadi modal bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Peningkatan investasi pendidikan sebanyak 20 persen dari APBN ternyata belum mampu mengurangi kesenjangan akses pendidikan di Indonesia. Berdasarkan kajian indeks dan rekomendasi DAK oleh Kementerian Keuangan (djpk.kemenkeu.go.id, 24/06/2020), rata-rata indeks pendidikan kabupaten/kota tahun 2018 tertinggi berada di Pulau Jawa semantara yang terendah berada di Pulau Papua dan Maluku.

Sementara itu, kualitas pelayanan kesehatan juga belum merata. Pulau Jawa memiliki indeks kesehatan tertinggi apabila dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain dengan rata-rata provinsi sebesar 90,93. Sedangkan Pulau Papua dan Maluku memiliki indeks kesehatan terendah dengan rata-rata provinsi sebesar 69,48. Ketiga, ketersediaan infrastruktur belum merata di berbagai daerah. Berdasarkan kajian yang dirilis Kemenkeu, pada tahun 2018 semua provinsi di Pulau Jawa memiliki nilai indeks infrastruktur tinggi, sementara di pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku tidak terdapat provinsi dengan indeks infrastruktur tinggi.

Padahal, akses terhadap infrastruktur, seperti jalan, jembatan, telekomunikasi dan listrik, dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan sehingga mengurangi ketimpangan ekonomi secara keseluruhan. Keempat, kondisi pasar tenaga kerja dan tingkat upah belum memberikan keadilan. Pasar tenaga kerja Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh pekerja informal. Menurut data BPS hasil Sakernas Februari 2021, 59,62 persen penduduk Indonesia bekerja pada kegiatan informal.

Pekerja informal pada umumnya kurang memiliki perlindungan sosial, dasar hukum pekerjaan, ataupun imbalan kerja yang layak. Sementara itu, tingkat upah kelompok yang berada di posisi bawah juga merupakan masalah karena upah minimum regional belum mencukupi kebutuhan dasar mereka. Pada tahun 2020, sebanyak 27,96 persen buruh/karyawan/pegawai menerima upah yang rendah. Semenjak adanya pandemi Covid-19, rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai tahun 2020 menurun dari 2,91 juta rupiah per bulan (2019) menjadi 2,76 juta rupiah per bulan. Kondisi tersebut semakin memperparah ketimpangan sehingga pekerja merasa tidak berdaya keluar dari kemiskinan.

Kelima, sistem perpajakan di Indonesia telah gagal mendistribusikan kekayaan dan masih jauh dari potensi pendapatan. Rasio penerimaan pajak dan bea cukai terhadap PDB terus merosot. Pada 2014, rasionya masih 11,4 persen kemudian turun menjadi 9,8 persen pada 2019 dan sekarang turun lagi menjadi 7,3 persen pada Q1/2021 (pajakonline.com, 14/06/2021). Hal tersebut terjadi karena lemahnya administrasi pajak dan rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Beberapa aturan perpajakan rupanya juga tidak pro rakyat kecil. Baru-baru ini, pemerintah berencana menaikkan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk mendongkrak pendapatan pajak. Pengenaan PPN mengakibatkan harga semakin mahal ditambah lagi kondisi ekonomi yang sedang sulit akibat pandemi Covid-19 membuat rakyat kecil semakin menderita. Jurang ekonomi yang dalam antara kelompok kaya dan kelompok miskin menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan Indonesia di masa mendatang. Jika masalah ini tidak diatasi dengan kebijakan yang tepat, pengentasan kemiskinan menjadi lebih sulit dan ketidakstabilan sosial akan meningkat. Ketika masyarakat menyadari adanya jurang pendapatan dan kekayaan, potensi ketegangan sosial sangat mungkin terjadi yang akhirnya menimbulkan konflik sosial.

Solusi Islam

Ada beberapa solusi yang diberikan oleh Islam. Pertama, Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat luas melalui dua jalur utama, yaitu pelarangan riba dan mendorong sektor riil. Pelarangan riba secara efektif akan mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian terjaga. Islam juga mengarahkan modal pada kegiatan ekonomi produktif melalui kerjasama ekonomi dan bisnis seperti mudarabah, muzara’ah, dan musaqah. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara sektor riil dan moneter sehingga pertumbuhan ekonomi terus berlanjut.

Kedua, Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang pro rakyat. Dalam sejarah Islam, terdapat tiga prinsip utama dalam mencapainya, yaitu disiplin fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penggunaan anggaran negara sepenuhnya untuk kepentingan
publik.

Ketiga, Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Sebagai contoh, Khalifah Umar bin Khattab membangun Kota Kufah dan Basrah dengan berfokus pada jalan raya dan masjid di pusat kota. Beliau juga memerintahkan Gubernur Mesir, Amr bin Ash, untuk mengalokasikan sepertiga pendapatan Mesir pada pembangunan jembatan, kanal dan jaringan air bersih. Keempat, Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang pro rakyat. Tiga bidang pelayanan publik yang mendapat perhatian Islam secara serius yaitu birokrasi, pendidikan, dan kesehatan. Di dalam Islam, birokrasi adalah amanah untuk melayani publik, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan.

Kelima, Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin. Hal itu dilakukan dengan tiga instrumen utama yaitu aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta menganjurkan infak, wakaf, dan qardhul hasan (pinjaman yang tidak mengambil keuntungan apapun namun tetap ditekankan untuk dibayarkan kembali). Zakat, infak, dan wakaf di Indonesia memiliki potensi yang besar. Jika itu dikelola dengan baik, maka dana tersebut dapat menjadi sumber alternatif yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat. (jurnal.umsu.ac.id, Juni 2018).

Sungguh, Islam telah memiliki seperangkat aturan untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Jika aturan tersebut diterapkan dengan baik dan benar, niscaya masalah perekonomian dapat diatasi. (***)

Tinggalkan Balasan