Pengetahuan dan Partisipasi Warga Desa dalam Kebijakan, Oleh : Anggalih Bayu Muh Kamim

Penulis : Anggalih Bayu Muh Kamim (Pegiat Kajian Agraria)

KENDARINEWS.COM — Bekal pengetahuan memadai penting bagi warga untuk terlibat dalam kebijakan, demi pelayanan yang lebih baik. Pengetahuan menjadi alat bagi warga untuk mengoreksi dan memperbaiki masalah yang ada. Juga menjadi cara untuk menerjemahkan aspirasi dan harapan-harapan dari warga yang perlu diwujudkan dalam kebijakan, agar penghidupan mereka menjadi lebih baik. Tanpa pengetahuan memadai warga desa tidak akan bisa terlibat dalam proses kebijakan untuk memperjuangkan penghidupan mereka.

Kajian yang dilakukan oleh Smeru (2019) menunjukan, tanpa bekal pengetahuan yang memadai, warga menjadi tidak berani dan mampu memberikan usulan dalam proses kebijakan di level desa. Forum kebijakan desa yang ada dimulai melalui Musyawarah Dusun menjadi hanya dihadiri oleh laki-laki dari kalangan atas yang terdidik, elit-elit desa seperti elit agamawan, ketua RT dan RW, kepala dukuh dan elit informal lainnya. Kelompok marginal seperti orang miskin dan janda, meskipun diundang tidak berani mengemukakan pendapat.

Anggalih Bayu Muh Kamim (Pegiat Kajian Agraria)

Kajian itu memaparkan forum Musyawarah Dusun hanya digelar menumpang pada kegiatan informal seperti arisan, yasinan, dan lain- lain. Hal tersebut semakin membuat warga pada umumnya yang tidak memiliki pemahaman memadai mengenai proses kebijakan menjadi tidak siap dalam menyampaikan usulan.


Forum kebijakan yang menumpang pada kegiatan informal juga menyebabkan waktu yang digunakan untuk menyampaikan usulan sangat terbatas. Akibatnya usulan hanya disampaikan oleh elit warga seperti Ketua RW yang dianggap mewakili masyarakat.

Pengetahuan akan menjadi bekal bagi masyarakat untuk merefleksikan kondisi penghidupan dan lingkungan sosialnya sudah baik atau belum. Pengetahuan penting untuk menyadarkan warga bahwa bukan salah dirinya semata, melainkan lebih banyak disebabkan oleh proses kebijakan yang tidak memihak pada mereka. Kesadaran baru warga yang ditumbuhkan dengan proses belajar dan memberikan pengetahuan baru pada mereka mengenai pentingnya keterlibatan dan pengawalan proses kebijakan memungkinkan mereka untuk mengoreksi masalah yang ada di lingkungan sosialnya.

Kesadaran warga yang dibekali pengetahuan membuat mereka untuk berani mempertanyakan terkait masalah kebijakan yang tidak memihak pada mereka. Bekal pengetahuan akan mengatasi kebijakan “miskin ide” yang selama ini terjadi disebabkan minimnya masukan dan hanya dilihat sebagai rutinitas birokrasi. Akibat nyata dari kebijakan “miskin ide” adalah tidak adanya inovasi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dengan penggunaan anggaran yang ada secara efektif dan efisien.

Kebijakan “miskin ide” memiliki kualitas rendah. Biasanya kebijakan “miskin ide” dibuat hanya berbasiskan usulan tahunan, bukan diturunkan dari perencanaan jangka menengah. Usulan tahunan tersebut biasanya hanya disampaikan oleh elit-elit warga setiap tahunnya. Kebijakan “miskin ide” juga ditunjukan dengan pembagian anggaran secara merata kepada dusun atau satuan wilayah di bawahnya. Akibat dari kebijakan “miskin ide” seringkali muncul program dan kegiatan yang tidak sesuai perencanaan. Kebijakan “miskin ide” perlu diakhiri dengan proses kebijakan dengan melibatkan warga, agar memiliki prioritas pembangunan yang jelas dan terukur output dan outcome-nya.

Masyarakat yang telah memiliki pengetahuan mengenai hak, kewajiban dan proses kebijakan akan berani berhadapan dengan elit-elit desa di forum-forum diskusi perencanaan pembangunan. Warga merasa minder untuk terlibat dalam diskusi forum kebijakan disebabkan merasa elit-elit desa lah yang lebih tahu. Hal tersebut membuat warga yang telah diundang dalam forum kebijakan cenderung bersikap pasif dan tidak berani menyampaikan pendapat.

Membangun Agenda Alternatif

Pengetahuan yang dibangun bersama warga memungkinkan mereka untuk membuat agenda kebijakan tandingan yang berbeda dengan pemahaman elit-elit desa maupun kalangan pemerintah lainnya. Pengetahuan menjadi pijakan bagi warga untuk mampu memengaruhi proses kebijakan dengan usulan-usulan yang mereka bangun sendiri tanpa harus mengantungkan pada pemahaman elit desa dan warga.

Terdapat dua bentuk gerakan yang dapat dijadikan contoh dalam menumbuhkan kesadaran warga untuk menggunakan pengetahuan dalam proses kebijakan di perdesaan. Kasus yang dapat kita pakai adalah gerakan pemetaan partisipatif oleh masyarakat adat dan perjuangan Serikat Petani Indonesia (SPI). Kedua bentuk gerakan warga sama-sama dimulai dengan proses belajar bersama antara warga desa dengan pihak luar dan saling bertukar pengetahuan satu sama lain. Pihak luar biasanya akan mengenalkan kepada warga desa mengenai masalah teknis kebijakan, regulasi dan penggunaan berbagai instrumen yang akan menunjang perjuangan kebijakan. Warga desa juga akan melakukan sharing kepada pihak luar yang belajar bersama mereka dengan menyampaikan “pengetahuan lokal” masyarakat mengenai kondisi alam dan sosialnya.

Gerakan pemetaan partisipatif sendiri dimulai oleh kalangan organisasi masyarakat sipil yang melakukan kontak dengan warga desa/masyarakat adat untuk bersama-sama merebut kembali kontrol atas ruang hidup. Dimulai dengan pelatihan bersama warga untuk berupaya melindungi ruang hidup mereka dari ancaman penggusuran ataupun klaim sepihak dari pihak tertentu. Warga biasanya akan diberi pembekalan mengenai penggunaan alat pemetaan, sedangkan pihak luar akan ditunjukan oleh warga batas-batas ruang hidup berdasar “pengetahuan lokal” masyarakat. Pemetaan partisipatif membantu warga untuk memahami kedaulatan wilayah, syarat pengusulan pengakuan wilayah adat dan mampu melakukan pengelolaan ruang hidupnya secara mandiri.

Pemetaan partisipatif akan memperjelas pengetahuan warga mengenai hubungan mereka dengam sejarah komunitas masyarakat dan ruang hidupnya. Pengetahuan tersebut berperan untuk memastikan bahwa masyarakat kurang sejahtera karena salah mereka sendiri, melainkan karena persoalan struktural penghidupan (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, 2014). Contoh keberhasilan gerakan pemetaan partisipatif adalah adanya Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura. Sedangkan SPI berhasil memulai perjuangan kebijakan dengan mendorong pelaksanaan Deklarasi Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang bekerja di perdesaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).


Embrio SPI yang dimulai dari Serikat Petani Sumatera Utara (SPSU) sendiri dimulai dengan upaya merumuskan tujuh butir hak asasi petani pada tahun 1997. Perjuangan mendapat momentum sampai Komnas HAM mengadakan Konferensi Nasional Pembaharuan Agraria untuk Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Petani pada 17-20 April 2001 menghasilkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Petani Indonesia. Tahun 2013-2018 SPI ikut terlibat dalam negosiasi hak asasi petani di forum global dan menunjukan keberhasilan.

Dari sini terlihat jelas bahwa perjuangan warga berbasis pengetahuan lah yang berhasil memperjuangkan agenda penghidupan mereka. Pengetahuan menjadi alat bagi warga untuk membangun sendiri agendanya tanpa harus diarahkan dan digurui oleh pemerintah
dan elit-elit desa. Pengetahuan berperan dalam meningkatkan kesetaraan sosial warga dan mendorong keberanian mereka untuk mempertanyakan masalah yang ada di sekitar mereka serta berusaha menyelesaikannya melalui kebijakan. (***)

Tinggalkan Balasan