Bapenda Sultra Gagas Tabungan Pajak

Metro Kendari

KENDARINEWS.COM — Bayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan cara dicicil mungkin terkesan aneh. Namun siapa sangka, kebijakan ini bakal diberlakukan. Pemprov melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sultra telah menyiapkan layanan yang diberi nama tabungan pajak. Melalui inovasi ini, wajib pajak bisa mengangsur pajak kendaraannya.

Kepala Bapenda Sultra, Yusuf Mundu mengatakan inovasi tabungan ini sudah lama digagas. Namun karena keterbatasan anggaran akibat pandemi, persiapannya sempat ditunda. Dalam penerapan inovasi tabungan pajak ini, pihaknya bekerjasama dengan Bank Sultra.

“Sebenarnya sejak awal tahun kita sudah mau buat, hanya saja keterbatasan anggaran dan ada beberapa inovasi yang juga kita buat, sehingga ini sempat tertunda. Kini, kita godok lagi,” kata mantan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sultra ini, Selasa (12/10) kemarin.

Ilustrasi (internet)

Keterlambatan pembayaran pajak kata dia, sesungguhnya bukan karena keenggan wajib pajak. Namun ada faktor lain yang dianggap lebih prioritas sehingga biasanya uangnya digunakan untuk hal tersebut. “Misalnya, waktu pembayaran ajak bertepatan dengan pembayaran uang sekolah anak. Secara otomatis yang prioritas untuk biaya sekolah anak bakal didahulukan,” ujarnya.

Penundaan membayar pajak lanjutnya, secara otomatis akan menambah beban. Pasalnya, pajak dan dendanya akan terus terakumulasi. Untuk itulah, pihaknya menawarkan layanan tabungan bagi para wajib pajak. “Ini sistemnya mencicil PKB melalui tabungan pajak. Jika jatuh tempo pembayaran kelak, tak perlu merasa terberatkan lagi. Sebab sudah ada tabungan yang secara otomatis bakal ditarik oleh pihak bank, “jelasnya.

Setiap wajib pajak, bisa membuka nomor rekening. Namun ketentuannya, saldo tabungan tidak dapat ditarik kembali. Sebab ini telah diperuntukan sesuai dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan dengan sistem DP atau cicil. “Kami akan terus berupaya memberi kemudahan melalui berbagai inovasi. Upaya ini tak lain untuk mendokrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak,” pungkasnya. (c/rah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *