SKKP, Transformasi Literasi Dari Hulu Ke Hilir, Oleh : Indra Eka Putra

Penulis : Indra Eka Putra (IEP)

KENDARINEWS.COM — Tiba-tiba, Bawaslu harus memastikan bila pandemi di setiap daerah benar-benar dalam level yang tepat untuk melaksanakan suatu kegiatan yang menurut pasal 94 ayat 1 huruf (d), pasal 98 ayat 1 huruf (d) dan pasal 102 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai tugas pencegahan pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu RI, provinsi dan kabupaten/kota. Tugas tersebut ditransformasikan kedalam kegiatan bernama Sekolah Kader Pengawas Pemilu (SKPP).

SKPP didefinisikan sebagai proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan Pemilu, gerak bersama Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu berintegritas (Bawaslu-RI; Pengantar Modul SKPP tingkat dasar. Hal. V). Tujuannya, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan bagi kader-kader pengawas dan pemantau Pemilu serta sarana berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang partisipasi masyarakat.

Indra Eka Putra

Level yang Berefek

Sebagaimana sebuah sekolah, kita lazim mengenal akan level atau jenjang serta strata. Yang menarik adalah penamaan dari sekolah yang diadakan oleh Bawaslu, jika dikomparasikan dengan penamaan level, jenjang atau strata pada sekolah formal yang pernah kita jalani. Pertanyaannya menjadi mengerucut kepada tema atau istilah “kedalaman makna” dari level pertama atau awal dengan menggunakan kata “dasar” bukan “awal” atau “pertama”.

Sekadar informasi, jenjang SKPP Bawaslu ini dimulai dari SKPP tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat nasional. Peserta yang berhak mengikuti SKPP tingkat dasar adalah mereka yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peserta SKPP dan akan saling bersaing untuk memperebutkan peserta terbaik. Dilanjutkan dengan kualitas pembuatan RTL (rencana tindak lanjut) peserta, hingga dipilih mewakili suatu kabupaten untuk menjadi peserta SKPP tingkat menengah.

Selanjutnya, peserta terbaik pada level menengah dengan RTL berkelas akan didorong menjadi peserta yang akan mewakili provinsi menjadi peserta SKPP tingkat nasional dan akan bertemu dengan peserta-peserta terbaik pada setiap provinsi di Indonesia.

Kembali soal ‘kedalaman makna’. Pertanyaan ini saya ajukan saat menjadi fasilitator dan narasumber SKPP tingkat dasar. Saya bertanya begini; “Mengapa SKPP yang level pertama ini disebut SKPP tingkat dasar bukan tingkat pertama atau tingkat awal?” saya melanjutkan kepada peserta dengan mengajukan sebuah analogi sekolah formal hari ini. Mengapa Taman Kanak-kanak (TK) atau Pendidikan anak usia dini tidak disebut sebagai Sekolah Dasar (SD)? Mengapa pasca itu, saat usia anak baru beranjak 6 tahun atau 7 tahun baru memasuki sekolah yang dinamakan Sekolah Dasar (SD)? Apakah semua yang dasar bukan yang awal? Ataukah semua yang awal adalah yang dasar? Tentu pertanyaan ini juga adalah pertanyaan awal yang mendasar.

Trasformasi Literasi

Melanjutkan pertanyaan awal yang mendasar tadi, mengapa disebut SKPP dasar bukan SKPP pertama atau awal? Sang tokoh pendidikan Indonesia KI Hajar Dewantara menjawabnya; “Semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru”. Setiap orang pertama kali mendapatkan pengetahuan baik yang sifatnya direct experience maupun knowledge experience, pasti datang dari orang tuanya.

Orang tua, yang berfungsi sebagai guru pertama dan rumah tangga sebagai sekolah pertama atau awal bagi setiap orang/anak, tentu punya peran yang tidak bisa dianggap remeh tetap tidak juga otomatis dianggap dasar. Yang pasti, wajib dianggap yang pertama. Anda, mungkin saja mendapatkan pengetahuan awal dari rumah sebagai madrasah/sekolah pertama dari orang tua sebagai guru, tetapi pengetahuan tersebut boleh jadi bukan dasar dan yang mendasar sebagai bekal untuk “bertempur” dengan dunia kerja yang nyata. Mengapa boleh jadi? Karena kadar setiap orang tua, tentu berbeda keahliannya, karakter serta pendidikannya. Yang expert adalah mereka yang telah lulus dan bersertifikasi sebagai guru, ustaz, kyai atau pendidik, karena memang keahliannya disitu. Nabi Muhammad SAW bersabda “Serahkanlah sesuatu kepada Ahlinya,” (HR. Bukhari)

Soal SKPP, tentu para peserta telah memiliki pengetahuan awal terkait Pemilu dan/atau pengawasan Pemilu pertisipatif, yang boleh saja didapatkan dari sosialisasi penyelenggara Pemilu di sekolah-sekolah atau pada saat berstatus sebagai pemilih Pemula. Tetapi transfer pengetahuan tersebut dapat dipastikan tidak bertransformasi dalam gerak laju sikap dan tindakan bersama stakeholder dalam roadmap pendidikan atau sekolah yang berjenjang dan terpusat seperti SKPP ini.

Pengetahuan awal atau pengetahuan perdana yang didapatkan oleh para peserta dari luar itulah yang akan dikonvergesikan menjadi sebuah pengetahuan utuh dan mendasar sebagai bekal pengetahuan bersama untuk mengupayakan kesamaan gerak masyarakat, Bawaslu dan stakeholder lainnya menuju Pemilu yang berkualitas.

Tranformasi literasi pasti menjadi sebuah ‘conditio sine quanon’ dalam pelaksanaan SKPP. Mengapa? Anda coba bayangkan program yang terpusat seperti ini (yang dikelolah oleh Bawaslu RI) kemudian melibatkan seluruh jajaran Bawaslu provinsi, dan kabupaten/kota untuk terlibat dalam pengelolaan kegiatan sekolah tersebut dengan narasumber-narasumber yang dihadirkan ‘average’ narasumber yang biasa memberikan materi untuk pelatihan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi kemudian menjadi narasumber SKKP sejak tingkat dasar. Tentu terma ke’dasar’an inilah yang ‘setengah’ wajib membuat para narasumber bertalenta tersebut ada di sekolah ini. Transformasi literasi juga akan menjadi “Neseccary of condition” karena bukan hanya sistematika top-down yang mengejawantahkan, tetapi secara simultan sistematika bottom-up, juga akan terus dipertukarkan dalam arena dimaksud. Peserta yang terdiri dari berbagai latar belakang organisasi (sebagai prasyarat peserta) dengan metode pengkaderan yang masing masing berbeda pada tingkat dasar akan saling menguji tentang “Ke-ideal-an” metode pembelajaran dalam kelas.

Karena, masing-masing akan merasa bahwa basic organisasi yang dimiliki dengan metode tersendirinya adalah yang paling baik dan baku. Memang, beberapa ada yang pedagog, beberapa bahkan ada yang demagog tetapi yang hampir pasti adalah rata-rata andragogi. Disinilah sinkretisism keilmuan dan trans-literasi terjadi dari hulu ke hilir. Bahkan dapat secara bersamaan dipertukarkan pula dari hilir ke hulu. Nasional memberikan teori dan praksisnya serta dari daerah mengungkapkan pengalamannya, itulah interchangeable !

Legacy

Sebagai pribadi yang bergelut didunia penyelenggara, tentu sedikit banyak telah merasakan “asam garam-nya” proses Pemilu. Baik itu soal electoral law, electoral process maupun electoral management. Saya ingat betul saat menghadapi fit and propert test pada seleksi Panwaslu Kabupaten tahun 2017 lalu, dalam presentase strategi pengawasan dihadapan pimpinan provinsi saat itu (Dr. Hj. Hadi Machmud dan Munsir Salam, S.Pd.,M.Si) saya menyampaikan bahwa “strategi pengawasan partisipatif” dengan metode “local wisdom” menjadi salah satu cara mewujudkan visi terciptanya Pemilu yang berkualitas.

Tentu bagi sebagian besar yang masih mengemban tugas sebagai penyelenggara pemilu (Bawaslu) akan mengalami kendala terkait dengan sikap non-kompromi dan tanpa pandang bulu dalam penegakkan hukum Pemilu dengan upaya kerjasama dengan pemerintah daerah menjalankan strategi pengawasan partisipatif tersebut. Apalagi jika yang terpilih kembali adalah petahana yang pernah ‘banyak’ diproses saat pemilihan kepala daerah berlangsung. Artinya, kehadiran SKPP ini dapat menjadi forum menjelaskan konsep, mengurai pola dan menawarkan cara mencapai kualitas pemilu secara kolektif dan kohesif. Terlebih SKPP ini telah dan akan mejadi Legacy bagi siapapun di Bawaslu-RI, siapapun di Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota. So, this is nothing about the past but this is about the future (Jadi, ini bukan tentang masa lalu tapi ini tentang masa depan). (***)

Tinggalkan Balasan