Penertiban Pengunaan Rumah Dinas, 23 OPD Telah Serahkan Data

Metro Kendari

KENDARINEWS.COM — Penggunaan rumah dinas masih menjadi “PR” bagi Pemprov Sultra. Hingga kini, masih ada rumah dinas yang dikuasai orang yang tidak memiliki hak. Makanya, Pemprov akan melakukan penertiban. Sebagai langkah awal, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra mulai mengumpulkan data aset dari semua pengguna barang atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Basiran mengatakan masih mengumpulkan data dari semua pengguna barang. Sejauh ini, sebanyak 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menyerahkan datanya. “Yang belum menyerahkan, nanti kita surati lagi. Data yang masuk, akan diidentifikasi permasalahannya,” jelasnya kemarin.

Basiran

Dari hasil identifikasi itu lanjutnya, baru akan ketahuan permasalahannya. Setelah itu, pihaknya akan melakukan langkah terkait pengelolaan barang seperti kendaraan dinas, rumah dinas, atau aste-aset lainya termasuk tanah dan bangunan. Khusus rumah dinas, pihaknya bakal menyusun rancangan peraturan gubernur (Pergub) atau keputusan gubernur untuk memayungi aset Pemda. Pasalnya, keberadaan Pergub sudah cukup lama sehingga perlu perbaikan atau direvisi.

“Kalau datanya telah di-up date dari semua pengguna barang atau OPD, kita bakal konsultasi kepada Kemendagri tentang bagaimana penyusunan golongan rumah dan proses tentang penjualan atau sewa menyewa di dalam Pergub yang akan kita muat,” jelas mantan asisten I Pemprov Sultra ini.

Dalam penanganan polemik aset, pemerintah tak boleh gegabah. Pemerintah akan berupaya mencari jalan terbaik. Apalagi permasalahan ini sudah cukup lama. Untuk itulah, perlu mencari benang merahnya. “Kita lebih soft sehingga tak mencederai proses pengelolaan aset,” terang Basiran.

Pengelolaan aset sambungnya, harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelayakan siapa yang menggunakan, keberadaan penguna, lokasinya dan keamanannya. Sebab aset pemerintah ini harus diamankan. Dengan begitu, tidak jatuh ke orang yang tidak berhak.

“Karenanya perlu penertiban. Penertiban aset ini salah satu tindakannya dengan pengosongan bagi yang tidak berhak, tapi tetap mengacu pada pereturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini, kita baru penyelesaian di tingkat pengguna barang dan kita minta laporannya tindak lanjut dari instruksi gubernur. Setelah itu tuntas baru kita tindak lanjuti lagi, ” pungkasnya. (d/rah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *