Aturan Alat Ukur Bakal Dikaji Ulang

Konawe Utara


KENDARINEWS.COM — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Konawe Utara (Konut) baru saja menggelar pembahasan salah satu produk hukum lokal. Rancangan peraturan daerah (Raperda) yang telah dibahas tersebut adalah tentang alat ukut dan retribusi pelayanan tera ulang yang diajukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Konut.

Ketua Bapemperda DPRD Konut, Rasmin Kamil, menuturkan, produk hukum itu telah diajukan pada Pemprov Sulawesi Tenggara untuk dilakukan penelitian ulang. Apalagi produk hukum yang telah dibahas tersebut sangat penting bagi masyarakat. “Kan selama ini alat ukur kita masih menggunakan dari Konawe dan Kota Kendari. Makanya, dengan adanya produk hukum daerah, perangkat alat ukur bisa kita adakan sendiri,” kata Politikus PKB itu, kemarin.

RASMIN KAMIL
KETUA BAPEMPERDA DPRD KONUT

Anggota DPRD Konut dua periode mengaku dengan Raperda tersebut sangat perlu dan dibutuhkan bagi masyarakat. Pasalnya, para pelaku usaha yang berinvestasi di Konut dapat terawasi dalam proses pengukuran. “Ini sangat penting, untuk mengawasi alat ukur mereka. Karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Baik itu di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), timbangan kelapa sawit dan pengumpul. Termasuk timbangan batu dan liter bagi pedagang di pasar tradisional. Semua itu harus diawasi,” kata Ketua DPC PKB Konut itu.

Olehnya itu, dinas teknis yang mengurusi soal peneraan harus proaktif melakukan pengawasan di lapangan. Jangan sampai alat ukur yang digunakan dimainkan untuk meraup keuntungan pribadi hingga merugikan masyarakat. “Makanya pemerintah antusias membahas raperda ini sebagai pijakan dalam melakukan pengawasan. Karena dengan cara seperti ini kita dapat mengontrol timbangan yang dan alat ukur yang beredar di tengah masyarakat,” pungkas Rasmin Kamil. (c/min)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *