Pemkot Kendari Dorong Digitalisasi Layanan

Metro Kendari


KENDARINEWS.COM — Sistem pelayanan manual perlahan mulai diubah menjadi digital. Upaya ini tak hanya untuk memudahkan pengurusan, namun mencegah praktek suap, pungli dan gratifikasi (SPG). Teranyar, Pemkot menghadirkan inovasi portal Pajak Menyapa (Jakpa). Portal tersebut diharapkan memudahkan masyarakat yang ingin membayar pajak bumi bangunan (PBB).

Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir menyambut baik hadirnya portal tersebut. Di era tekhnologi, sudah saatnya pemerintah hadir untuk memudahkan pelayanan, termasuk dalam hal pembayaran PBB. Inovasi portal Jakpa sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah yang meningingkan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik SPBE sebagai mana yang diatur dalam Perpres momor 95 tahun 2018.

SULKARNAI KADIR

Selain itu, untuk meuwujudkan visi daerah yakni menjadikan Kendari sebagai kota layak huni berbasis ekologi, informasi, dan teknologi. Saya sudah instruksikan Bapenda untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Saya harap inovasi Jakpa terus dikembangkan sehingga bisa mengakomodir seluruh layanan pajak di Kendari,” kata Sulkarnain kemarin.

Terpisah, Kepala Bapenda Kendari, Sri Yusnita mengaku akan terus mengembangkan Jakpa sehingga semakin memudahkan masyarakat yang mengksesnya. Sejauh ini, terdapat tiga aplikasi yang bisa diakses masyarakat dalam aplikasi jakpa. Salah satunya adalah aplikasi e-PBB.

“Jadi masyarakat bisa membayar PBB-nya dimana pun berada dengan mengkases www.jakpa.kendarikota.go.id. kemudian memilif fitur e-PBB dan mengikuti petunjuk (prosesdur) yang ditetapkan,” kata Sri Yusnita.

Kendati demikian, lanjut Sri, metode di e-PBB masih berbasis virtual account untuk selanjutnya masih menunggu kesiapan Bank Sultra untuk penyemataan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) didalam layanannya. Mantan Kepala DPMPTSP Kendari ini berharap, hadirnya inovasi portal jakpa khususnya aplilasi E-PBB bisa mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mencegah potensi kebocoran anggaran.

“Kalau tidak ada tatap muka kan lebih bagus. Untuk meminimalisir kebocoran pendapatan. Kami berupaya mendorong digitalisasi paymen menjadi sebuah budaya di masyarakat. Agar nantinya masyarakat bisa merasa aman karena uangnya langsung masuk dalam kas daerah tanpa melalui perantara,” kata Sri Yusnita. (b/ags)

Layanan Jakpa
-Pembayaran PBB
-Daftar Urus PBB
-Pengaduan
-Pembayaran BPTHB
-Pajak Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *