Buruh Pelabuhan Bungkutoko Tuntut Hak SHU

Metro Kendari
Kantor Koperasi Tunas Bangsa Mandiri TKBM di Kelurahan Bungkutoko.

KENDARINEWS.COM–Puluhan anggota Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Koperasi Tunas Bangsa Mandiri (TBM) Pelabuhan Bungkutoko mendatangi kantor TKBM untuk meminta hak atas Sisa Hasil Usaha (SHU) yang belum dibayarkan selama 2 tahun, kemarin.

Kedatangan anggota koperasi juga sekaligus untuk meminta penjelasan Ketua Koperasi TBM Irwan atas pernyataanya, bahwa SHU para anggota sudah diberikan dan diselesaikan semua. Padahal pada kenyataanya, mereka (anggota) belum menerima sepeserpun dari dana SHU yang dimaksud.

“Kami bantah atas pernyataan Ketua Koperasi. Itu tidaklah benar, harus diingat ada 150 orang aggota yang sampai saat ini belum menerima dana SHU yang semestinya diberikan tiap tahun sekali setelah rapat anggota tahunan,” beber Muhamad Asnawir Perwakilan Anggota Koperasi TBM.

Ia menjelaskan, SHU memiliki perhitungan sendiri. Yaitu, dana setelah dikeluarkan semua dana pembiayaan sisa hasil usaha. Dimana 40 persen dari SHU itu menjadi hak anggota dan 30 persennya menjadi saldo koperasi.

“Katakanlah dana SHU pertahun itu Rp2 miliar, berarti 40 persen menjadi haknya anggota dan itu ada lagi 30 persen yang harus disimpan sebagai saldo dalam koperasi. Tapi sampai sekarang belum dikasi dari 150 orang anggota. Jadi mereka datang kesini itu ingin menuntut haknya,” ujar Asnawir.

Sementara, terkait adanya pernyataan Ketua Koperasi, bahwa ada pemecatan mulai dari pengawas, bendahara, dan anggota, Asnawir mengaku sudah melapor dan mengkonfirmasi ke Dinas Koperasi Sultra, yang menyatakan bahwa pemecatan itu tidak sah dan cacat hukum.

“Masalah pemecatan, kami sudah konfirmasi ke Dinas Koperasi Provinsi dan mereka menyatakan itu cacat hukum, karena tidak sesui dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi TBM serta tidak sesuai dengan UU Perkoperasian.

“Kami berharap, koperasi ini kembali sehat, tidak ada lagi sembunyi-sembunyi tentang pengelolaan keuangan. Karena disini, ketua menjadi penguasa atas pengelolaan keuangan, padahal dalam kelembagaan sudah tidak benar. Dia sudah tidak transparan terhadap anggota,” tambahnya. (ags)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *