Menumpas Mafia Pekerja Migran Ilegal -Ali Mazi Instruksikan Pemkab/Kota Alokasikan APBD Sertifikasi PMI

KENDARINEWS.COM–Bekerja di luar negeri dengan gaji besar cukup memikat Pekerja Migran Indonesia (PMI). Cara legal maupun ilegal rela dilakoni. Begitu pula PMI asal Sultra. PMI yang bekerja secara legal, hampir dipastikan hidup nyaman. Mungkin berbeda dengan mereka ke luar negeri atas “bantuan” mafia PMI ilegal.

Tak sedikit, PMI yang menjadi korban dari kerja-kerja mafia yang merekrut calon pekerja dengan iming-iming gaji besar dan biaya perjalanan ditanggung penyalur. Praktik-praktik ilegal inilah yang ingin ditumpas Badan Perlindungan dan Penempatan Migran Indonesia (BP2MI) dengan menggandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dan pemerintah kabupaten/kota di Sultra.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan, sebanyak 1.243 PMI asal Sultra berdasarkan data lima tahun terakhir. Namun saat ini, juga tak dapat dipungkiri, rata-rata masih banyak PMI yang diberangkatkan secara ilegal oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Gubernur Sultra Ali Mazi (kanan) menabuh gong dalam pembukaan Rapat Koordinasi Terbatas Sosialisasi UU NO. 18/2017, didampingi Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Rhamdani (dua dari kanan), Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas (tiga dari kanan), dan jajaran forkopimda Sultra, di Claro Hotel Kendari, Kamis (15/4).

“Melalui sosialisasi ini, kita tekankan kepada daerah agar memberantas ini. Sebab biasanya lebih banyak yang ilegal ketimbang yang legal. Bahkan dua atau tiga kali lipat dari yang legal,” ujar Benny dalam Rapat Koordinasi Terbatas dan Sosialisasi UU No.18/2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia di Claro Hotel Kendari, Kamis (15/4) kemarin.

PMI yang bepergian ke luar negeri secara ilegal perlu ditekan, sebab ini sudah tergolong perdagangan manusia. Perdagangan manusia adalah kejahatan internasional yang harus dihentikan. “Dan mereka kasusnya itu rata-rata tereksploitasi, ” bebernya.

Benny Rhamdani mengajak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menumpas praktik mafia PMI ilegal. Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemprov dalam memberantas mafia PMI ilegal tersebut dengan bersinergi dan membuat peraturan daerah (perda) perlindungan pekerja migran.

“Perda ini baru ada di Jawa Barat. Mari bersinergi dan bersama menumpas sindikat PMI ilegal. Ini kejahatan internasional. Keuntungan dari satu orang itu Rp20 juta, “jelasnya.

Benny Rhamdani mengatakan, kehadirannya di Sultra untuk memberi mandat kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota bahkan desa sesuai amanat Undang-undang No 18 tahun 2017. “Artinya bukan saja pusat yang bertanggung jawab pada PMI tetapi juga daerah. Terlebih bila desa sudah ditekan, tentu akan sangat sulit bagi mereka yang berangkat secara ilegal,” jelasnya.

Negara memberi perlakuan hormat kepada para PMI. Pemerintah pusat bahkan berkomitmen penuh dalam upaya memberi pelayanan terbaik kepada para PMI. “Mereka sebagai warga VVIP memberi sumbangan devisa terbesar kedua setelah Migas, yakni Rp 159,6 triliun,”terang Benny.

Sementara itu, Gubernur Sultra, Ali Mazi mengatakan, berdasarkan data BP2MI Sultra, sebanyak 725 PMI asal Sultra yang bekerja di luar negeri secara resmi. Ini merupakan data 2 tahun terakhir. “Namun kita tidak menafikan banyak saudara kita yang bekerja keluar negeri secara tidak prosedural sehingga memberi dampak yang merugikan kita semua,” ujarnya.

Gubernur Sultra, Ali Mazi menegaskan akan menyatukan komitmen bersama wali kota dan bupati untuk mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) guna melindungi para pekerja migrasi Indonesia (PMI) asal Sultra, khususnya peningkatan kompetensi PMI. “Selain itu, saya menginstruksikan agar kabupaten kota juga mengalokasikan APBD masing-masing untuk peningkatkan kompetensi melalui sertifikasi calon PMI kedepan,” tegasnya.

Dalam upaya memberantas praktif mafia PMI, diperlukan keterpaduan dan sinergi seluruh pihak terkait guna menyiapkan calon PMI yang kompeten melalui pelatihan. Keberadaan BP2MI diharapkan memudahkan proses pelayanan penempatan dan perlindungan para PMI khususnya di Sultra. Seluruh stakeholder perlu melakukan deteksi dini terhadap praktik inprosedural. “Kita segera buat Perda terkait PMI sehingga dapat bermanfaat dalam upaya melindungi masyarakat Sultra, ” tutupnya.

Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas mengatakan, untuk Pemprov Sultra tentu memperketat aturan terkait masyarakat Sultra yang hendak bekerja di luar negeri. Hal itu untuk mencegah terjadinya praktik PMI ilegal. “Kita akan bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberi pelatihan kepada calon PMI Sultra sebelum bekerja di luar negeri,” ujar mantan Bupati Konawe dua periode itu. (rah/b)

Tinggalkan Balasan