KENDARINEWS.COM — Gubernur Sultra, Ali Mazi mengapresiasi peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sultra dalam membina umat. Tidak hanya mengurusi masalah peribadatan, halal dan haram, namun juga berkiprah di bidang ekonomi umat. Apalagi Rapat Kerja Daerah (Rakerda) MUI tahun ini mengusung tema Peran Strategis MUI Sultra dalam Penguatan Sosial-Ekonomi Masyarakat”.
“Saya kira ini sangat relevan. Sebagai lembaga agama, MUI juga turut mendorong ekonomi kerakyatan (umat) dan masyarakat kecil. Makanya, Rakerda ini bisa menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan menyusun rencana strategis guna kelangsungan organisasi. Serta bagaimana menangkap seluruh program agar searah dalam penutasan isu nasional, ” kata Ali Mazi saat membuka Rakerda MUI Sultra di Rujab Gubernur.
Ali Mazi meminta program kerja yang disusun Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sultra sejalan dengan arah kebijakan pemerintah. Terlebih Pemprov memiliki program prioritas yakni Sultra beriman dan berbudaya. “Sejatinya, melalui program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyakat berbangsa dan bernegara,” ujarnya.
Ketua MUI Sultra, KH Mursyidin, mengatakan kegiatan ini sangat penting karena berbagai hal penting untuk kelangsungan organisasi bakal diputuskan bersama. “Tentunya terkait program kerja yang akan disusun harus mampu menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Bukan itu saja, tetapi juga harus mampu mencermati tantangan dan kondisi di masyarakat saat ini, ” terangnya.
Di sisi lain, ia menyambut baik kerjasama MUI dan Pemprov Sultra. Pada dasarnya, MUI terus menjaga hubungan baik termasuk mendukung program pemerintah. Saat ini, pihaknya membantu pemerintah dalam memberi pencerahan masyarakat akan pentingnya program vaksinasi. “Jadi, vaksin yang disuntikan tidak hanya aman, namun juga halal,” ujarnya.
Sekretaris MUI Sultra, Dr Supriyanto MA menjelaskan MUI berperan aktif diberbagai bidang. Sebagai mitra pemerintah, MUI tak hanya mensupport pemerintah namun juga memberi masukan dan nasihat. Salah satunya fatwa MUI tentang vaksin covid yang diberikan saat puasa. “Sebelumnya, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Di sinilah peran MUI dalam memberikan legalitas. Walaupun yang bekerja menentukan halal dan tidaknya sesuatu tentunya melibatkan banyak pihak yang berkompeten melalui komisi yang ada dan bekerjasama dengan lembaga tarkait,” jelasnya. (b/lis/rah)
