KENDARINEWS.COM — Kinerja Dinas Sosial (Dinsos) Konawe Utara (Konut) dalam sorotan. Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang menjadi acuan penerimaan bantuan dari Pemerintah Pusat, ternyata tak pernah diperbarui oleh pihak instansi yang pimpin Nafsahu tersebut. Dari 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara (Sultra), Konawe Utara menjadi wilayah yang tidak pernah mengupdate DTKS sejak tahun 2015.
Itu terungkap sesuai surat dari Mensos bernomor S-17/MS/B/1/DT.01/1/2021 tertanggal 21 Januari 2021 yang ditandangani langsung Menteri Sosial, Tri Rismaharini. Akibat tak adanya pembaruan data penerima Bansos di Konut, berakibat fatal dengan berkurangnya nama keluarga penerima manfaat (KPM) Sembako hingga mencapai 600 lebih orang. “Iya, saya juga tidak tahu, tiba-tiba sudah tidak ada namaku sebagai penerima bantuan. Padahal sudah beberapa tahun saya terdaftar sebagai penerima,” keluh seorang wanita, KPM asal Kecamatan Wawolesea, Rabu (17/3).
Perempuan yang berprofesi sebagai nelayan itu mengaku kehadiran program Sembako sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Namun sejak tak terdaftar sebagai penerima, ia hanya pasrah dengan kondisi kesulitan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Sementara itu Koordinator Daerah (Korda) Program Sembako Raskin, Ritmanto, mengakui ada pengurangan KPM penerima Bansos. Semua sebagai bias dari data yang tidak pernah dilakukan pembaruan.
“Iya terjadi pengurangan penerima KPM program Sembako. Tahun lalu itu penerima sebanyak 4.364, sekarang tinggal 3.731. Kemungkinan data nomor induk kependudukan penerima KPM yang tidak terkoneksi,” argumen Ritmanto. Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Konut, Hendriawan, menyoroti kinerja Dinas Sosial yang tak responsif menyikapi data penerima Bansos. Mestinya, Dinsos sebagai instansi teknis setiap tahun melakukan update DTKS.
“Banyak warga yang sebelumnya menerima bantuan Sembako, kemudian tiba-tiba sudah tidak. Mereka mengadu pada kami. Harusnya, Dinsos peka dengan persoalan seperti ini,” kesal politikus PKB Konut itu, kemarin. Hendriawan mengaku dalam waktu dekat, pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD untuk melakukan pemanggilan pada Kepala Dinas Sosial untuk mengklarifikasi persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Terpisah, Kepala Dinas Sosial Konut, Nafsahu, menepis adanya pengurangan penerima Bansos. Menurutnya, itu adalah hasil perbaikan data. “Ada nama yang ganda, ada juga ganda nomor induk kependudukan. Itu yang diperbaiki. Bukan hanya Konut, hampir seluruh Indonesia,” jawabnya. (b/min)
