KENDARINEWS.COM — Keluarga penerima manfaat (KPM) dari program keluarga harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) diketahui mendapat tekanan dari pihak pendamping untuk memilih salah satu calon kepala daerah di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim). Kepala Dinas Sosial Koltim, Syakrifin, mengungkapkan, sesuai laporan yang diterimanya, jika warga tak tak mendukung salah satu calon yang disebutkan pendamping PKH, maka akan dicoret dari data penerima bantuan.
Syakrifin mengatakan, Korwil Pendamping PKH telah turun pada salah satu desa di Koltim untuk melakukan investigasi. “Kita tunggu saja hasilnya. Masyarakat penerima bantuan tidak usah terpengaruh dengan intimidasi itu. Kami harap, pihak pendamping PKH tidak terlibat dalam praktik politik praktis,” imbaunya. Sementara itu Korwil Pendamping PKH Provinsi Sulawesi Tenggara, Akbar, menegaskan, fasilitator yang berpolitik praktis dengan mendukung salah satu pasangan calon kelapa daerah, tidak dibolehkan. Konsekuensinya dapat diberikan sanksi sesuai kode etik yang dilanggar.
“Kami sudah klarifikasi ke bersangkutan dan juga melaporkan secara berjenjang. Minggu lalu kami turun di Koltim bersama Kepala Seksi dan Staf Dinsos Prov Sultra untuk meminta keterangan di instansi serta di Desa Talodo. Hasilnya kami sudah ajukan pada komisi etik untuk dijatuhi sanksi,” tandasnya. (b/kus)
