KENDARINEWS.COM — Pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, terus berproses. Di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), salah satu kontestannya adalah petahana, H. Surunuddin Dangga. Usai penetapan calon pada tanggal 23 September 2020 mendatang, secara otomatis incumbent sudah harus mundur. Tentu roda pemerintahan di daerah itu tidak boleh kosong. Wakil Bupati, H. Arsalim Arifin akan mengisi kekosongan tersebut melalui surat dari Gubernur, H. Ali Mazi untuk menduduki posisi sebagai Pelaksana Tugas Bupati (Plt).
Informasi tersebut disampaikan Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konsel, H. Sjarif Sajang, kemarin. Ia mengungkapkan, sesuai peraturan perundang-undangan, jika kepala daerah dan wakil maju sebagai peserta Pemilukada, maka Kemendagri akan menunjuk pnejabat bupati (Pj). “Karena di Konsel ini Wakil Bupati tidak maju, maka tinggal tunggu SK sebagai Plt selama 71 hari. Ini di-SK-kan Mendagri melalui Gubernur,” sambungnya.
Dengan ditunjuknya Plt Bupati, maka kevakuman pemerintahan di Konsel tidak terjadi. Hanya saja, sambung ketua Baperjakat Konsel itu, ada hal-hal tertentu yang menjadi kewenangan dan kebijakan sebagai Plt. “Jadi ketika Wakil Bupati sudah Plt, maka berlaku protokoler Kepala Daerahnya, tetapi hak-hak keuangan tetap pada status semulai,” imbuhnya.
Terkait beberapa kebijakan Plt, jika sifatnya prinsipil, itu akan dikonsultasikan terlebih dahulu ke Gubernur.
“Misalnya, melakukan mutasi dan rotasi jabatan, itu harus ada persetujuan Mendagri melalui Gubernur. Ketika ada pejabat berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka bisa dilakukan pelantikan dengan catatan persetujuan Mendagri. Kalau tak ada izin dan persetujuan itu, tidak boleh dilakukan. Kan aturannya untuk pelantikan, enam bulan sebelum dan enam bulan setelah Pilkada,” jelas Sjarif Sajang.
Di tengah tahapan Pilkada itu, dirinya meminta semua Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap mengoptimalkan pelayanan. Tentu dengan menerapkan protokol kesehatan.
“Harapan saya agar tiap keluar rumah ASN memakai masker, termasuk atur jadwal dalam pelayanan. Terkait Pilkada, saya berharap ASN tetap menjalankan aturan sesuai koridornya dan jangan terbawa politik praktis, karena itu akan merugikan diri sendiri. Bahkan merugikan calon,” tegasnya. (b/kam)
