KENDARINEWS.COM — Eksekutif serta legislatif di Kabupaten Buton sudah menyepakati agenda kegiatan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBDP) tahun 2020. Melalui rapat paripurna beberapa hari lalu, DPRD Buton menyetujui Raperda APBDP tersebut dengan proyeksi anggaran sebesar Rp 984 miliar. Kini, dokumen keuangan tersebut sudah diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk dievaluasi sebelum akhirnya disetujui menjadi peraturan daerah (Perda).
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buton, Ahmad Mulia, membenarkan hal itu. “Saya tidak hapal angka pastinya, kisaran Rp 984 miliar,” katanya saat dihubungi, Kamis (17/9). Tak banyak kegiatan berubah dalam konsep APBDP itu. Salah satu penambahan hanya penganggaran untuk sarana prasarana kesiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun 2022 yang rencananya akan dipusatkan di Buton. Itu menjadi salah satu prioritas Pemkab.
“Sudah masuk (dalam APBDP) perencanaan sarana olahraga dalam rangka mendukung kesiapan fasilitas olahraga (menuju Porprov),” sambungnya. Hal senada diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton, Sunardin Dani. Dia menyampaikan belum ada angka pasti untuk APBD Perubahan. Sebab penetapannya masih menunggu hasil evaluasi dari Pemprov Sultra. “Kalau kisarannya memang di angka Rp 900 miliar. Tapi masih tunggu hasilnya, Kepala Bappeda yang berangkat menyerahkan itu. Hasilnya kita tunggu hingga satu minggu,” katanya.
Soal Porprov, ia mengaku dana awal untuk pematangan lahan dan desain sarana sudah dianggarkan kurang lebih Rp 2 miliar. “Nanti di 2021 baru kita alolasikan lagi,” tambahnya. Terpisah Ketua DPRD Buton, Hariasi Salad, mengungkapkan siklus keuangan pembahasan APBDP saat ini sudah masuk di Provinsi. Pihaknya tinggal menunggu hasil evaluasi gubernur, apakah harus melakukan revisi dan perbaikan lagi atau langsung ditetapkan sesuai draf yang disodorkan. “Untuk pembahasan sudah selesai, tinggal penetapan saja. Mudah-mudahan semangat kita menjadi penyelenggara Poprov bisa dikabulkan Gubernur,” katanya. (b/lyn)
