Metro Kendari

Respon Aduan Warga, Pemkot Kendari Manfaatkan Teknologi


KENDARINEWS.COM — Pemkot Kendari terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya. Teranyar, Pemkot menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari mengahadirkan aplikasi Sistem Aduan Pencegahan Korupsi (Sisuanto) dan E-Proksi. Aplikasi tersebut diharapkan bisa merespon seluruh aduan warga metro.

Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir menyambut baik inovasi Sisuanto dan E-Proksi. Menurutnya, kemajuan teknologi saat ini sudah sepatutnya dimanfaatkan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya dalam merespon setiap aduan yang masuk di pemerintahan.

“Sekarang masyarakat butuh pelayanan yang cepat. Mereka ingin aduannya mendapat perhatian pemerintah. Kita akan berupaya mengahadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus mewujudkan visi kita dalam mewujudkan Kendari sebagai kota layak huni berbasis ekologi (lingkungan), teknologi dan informasi,” kata Sulkarnain Kadir.

Senada, Sekretaris Kota Kendari Nahwa Umar mengapresiasi kerja keras para reformer yang telah menghadirkan inovasi Sisuanto dan E-Proksi. Menurutnya, aplikasi tersebut sangat baik karena setiap aduan masyarakat langsung diterima oleh Kejari dan Inspektorat Kendari untuk kemudian ditindaklanjuti dan diselesaikan.

Saat ini, ada beberapa kalangan masyarakat yang mengetahui adanya perilaku curang (Fraud) namun enggan melaporkan karena enggan bertemu langsung dengan aparat penegak hukum. Sehingga aplikasi tersebut menjadi solusi yang tepat bagi warga yang ingin melapor tanpa ingin diketahui identitasnya.

“Masyarakat melapor kapan saja dan dimana saja dengan mengakses aplikasi Sisuanto dan E-Proksi. Apalikasi ini baru kita soft launching dan masih dalam tahap pengembangan. Nanti masyatakat bisa unduh untuk lewat Playstore,” kata Nahwa Umar.

Sementara itu, Kejari Kendari Shirley Sumuan yakin kehadiran aplikasi Sisuanto dan E-Proksi akan semakin membantu pihaknya dalam merespon aduan masyarakat yang berkaitan dengan fraud. “Ini (Sisuanto dan E-Proksi) tujuannya menyederhanakan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Kejaksaan, ketersediaan data lebih mudah dan lebih akurat. Saya harap aplikasi ini segera diterapkan dan bisa diakses melalui android sehingga memudahkan masyarakat yang ingin melapor,” kata Shierley Sumuan.

Aplikasi Sisuanto dan E Proksi
-Layanan Aduan Masyarakat
-Program Pelatihan Kepemimpinan
(Kasipidsus Kejari, Sekretaris, Irban) dan Kasubag Inspektorat)
-Surat Keterangan Bertempat Tinggal Elektronik/E-SKBT
-Whistleblowing System/WBS
-Buku Tamu Online
-Klinik Pengawasan

Atasi Perkara Hukum, Pemkot Gandeng Kejari

Dalam menjalankan pemerintahan, Pemkot Kendari terkadang menemui kendala yang berdampak terhadap pengambilan keputusan. Hal itulah yang mendorong pemkot bermitra dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari. Belum lama ini, Wali Kota Sulkarnain Kadir dan Kajari Kendari, Shirley Sumuan meneken kerjasama terkait penanganan perkara hukum dibidang perdata dan tata usaha negara.

Sulkarnain mengungkapkan kerjasama merupakan tindak lanjut dari kerjasama sebelumnya. Aebagai penyelenggara pemerintahan, pemerintah sangat membutuhkan bantuan, pertimbangan, tindakan hukum dari Kejari Kendari terutama dalam menghadapi masalah perdata dan tata usaha negara.

“Sinergi wajib kita bangun dengan semua pihak. Apalagi pada dasarnya kita bukan orang yang berlatar belakang hukum. Tentunya ini sangat membantu kami dalam menjalankan pemerintahan,” kata Sulkarnain Kadir.

Usai penantanganan MoU, Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir (kiri) dan Kajari Kendari, Shirley Sumuan (kanan) menunjukan naskah kesepakatan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku banyak manfaat yang dirasakan pihaknya setelah menjalin kerja sama dengan Kejari. Dala hal perbantuan pengoptimalan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kendari tahun lalu, keterlibatan Kejari berhasil mendorong para penunggak pajak untuk melunasi kewajibannya kepada pemerintah.

“Kalau kami yang memanggil, menagih menginformasikan kepada para penunggak, rasanya biasa saja. Tapi kalau teman-teman dari Kejaksaan yang memanggil, itu langsung dipatuhi. Cepat urusannya. Ini tentunya berdampak pada penerimaan daerah,” kata Sulkarnain.

Kejari Kendari, Shirley Sumuan (kanan) bersama Direktur PD Pasar Kendari, Asnar (kiri) menandatangai
MoU terkait bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum. Kerjasama penting dilakukan dalam rangka optimalisasi PAD Kota Kendari.

Ia berharap MoU (Memorandum of Understanding) yang diteken dengan lembaga Adhyaksa itu mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berjalan sesuai aturan yang berlaku. “Kami ingin menyempurnaan kerjasama yang sudah ada, agar kualitas dan pelaksanaannya bisa jauh lebih baik. Kedepan, tentu kami dapat meminta bantuan hukum kepada Kejari Kendari. Apalagi berdasarkan undang-undang Kejaksaan adalah pengacara negara, pengacara daerah,” kata Sulkarnain Kadir.

Sementara itu, Kajari Kendari Shirley Sumuan mengaku siap memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada Pemkot Kendari. Menurutnya, tugas tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Kejaksaaan RI Nomor 16 tahun 2004 pasal 30 ayat 2 yang menyebut kejaksaan dapat mewakili pemerintah baik itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baik dilakukan diluar maupun didalam pengadilan sebagai kuasa hukum (pengacara) pemerintah.

“Tupoksi (Tujuan Pokok dan Fungsi) ini adalah memberikan bantuan hukum. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang sudah mempercayakan kejari sebagai pendamping untuk memberikan bantuan hukum. Dengan adanya MoU ini pemkot sudah menjadi bagian dari mitra dan klien kami. Kami siap mendampingi agar bisa mewujudkan pemerintahan yang lebih baik kedepannya,” pungkasnya. (b/ags)

Cegah Korupsi, Tingkatkan Pengawasan Internal

Selain menghadirkan sistem anti Fraud (perilaku curang), Pemkot Kendari juga terus melakukan pembenahan pada sisi Sumber Daya Manusia (SDM). Pemkot bersama Kejaksaan Negeri (Kejari Kendari) terus membina dan mengingatkan aparatur daerah agar menghindari perilaku curang terutama korupsi. Pasalnya, perbuatan yang melanggar hukum itu berpotensi terjadi dan merugikan negara.

Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir (empat dari kanan), Kajari Kendari, Shirley Sumuan (tiga dari kanan), Sekot Kendari, Hj Nahwa Umar (dua dari kanan), Ketua DPRD Kendari, Subhan (empat dari kiri) foto bersama saat penandatangan MoU penanganan perkara hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

“Jangan coba-coba korupsi. Laksanakan saja tugas dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir.

Ia menyarankan kepada jajarannya untuk membuka diri kepada aparat penegak hukum jika merasa terjebak dalam lingkungan korupsi. “Lebih baik terbuka dari awal. Ungkapkan apa yang kita butuh untuk diketahui sejak dari awal. Karena beda situasinya kalau kita dalam kondisi terjepit (korupsi), dalam kondisi sudah melanggar. Apalagi saat ini sudah ada perbantuan hukum dari Kejari. Saya sarankan (aparatur) untuk tidak sungkan berkonsultasi,” kata Sulkarnain.

Sementara itu, Kajari Kendari Shirley Sumuan mengaku siap memberikan pendampingan hukum kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemkot Kendari. Menurutnya, upaya pencegahan lebih baik dilakukan dari pada perilaku korupsi yang sudah telanjut terjadi.

“Kami terbuka kepada siapa saja yang datang untuk berkonsultasi atau ingin melaporkan tindak pidana korupsi. Kami buka gratis untuk pendampingan. Itu lebih baik dari pada sudah korupsi. Karena kalau sudah begitu (korupsi). Maka mohon maaf kami akan tindaki,” tegasnya. (b/ags)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top