Wakatobi

10 Tahun Mengabdi, Baru Bisa Pindah !

Sahibuddin

KENDARINEWS.COM– Bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru terangkat di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi sebaiknya berpikir lagi jika ingin pindah keluar daerah. Selain tak akan diizinkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum lama mengabdi di Wakatobi dinilai telah menyalahi kontrak dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) jika sudah mengusul pindah keluar.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Wakatobi, Sahibuddin, mengaku, ada beberapa ASN yang belum lama terangkat sudah memohon untuk pindah keluar. “Bahkan ada beberapa diantaranya yang memohon di ruangan sambil menangis,” ungkap Sahibuddin, Rabu (9/6).

Selain tidak akan menyetujui permohonan, ia mengingatkan, para pegawai yang lama maupun baru, punya kontrak dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Untuk ASN yang baru terangkat, minimal 10 tahun mengabdi baru dibolehkan untuk mengusul pindah keluar. Jika baru beberapa tahun maka dipastikan yang bersangkutan telah menyalahi kontrak yang ada.
“Belum ada yang mengusul secara resmi, tapi sudah beberapa yang datang ke ruangan saya memohon pindah. Bahkan ada yang bawa suaminya dari luar daerah sambil menangis di sini agar dibolehkan pindah. Tapi kan dikontraknya itu bukan dengan kita, melainkan BKN langsung, minimal 10 tahun,” tegasnya. Selain menyayangkan hal tersebut, Sahibuddin juga mengingatkan para ASN yang terburu-buru ingin pindah keluar agar mematuhi kontrak. Jika tidak, maka konsekuensinya akan ditanggung sendiri. Bahkan sanksi berat, data oknum ASN tersebut bisa dibekukan.
“Misalnya tidak ada kenaikan pangkat atau tak dapat promosi, bahkan bisa jadi datanya dibekukan. Bukan siapa-siapa akan menerima konsekuensinya melainkan yang bersangkutan sendiri,” katanya, mengingatkan. Tak hanya itu, ia juga menambahkan para ASN tersebut hakekatnya sudah sangat paham dengan isi kontrak dan aturan yang ada. Baik ASN asli Wakatobi maupun tidak. “Saya juga sampaikan bahwa kalau sudah tahu risikonya seperti itu, seharusnya tidak tes di sini. Saya kira semua daerah juga seperti itu baik aturan maupun kontrak para ASN ini. Kita harus patuh dan tunduk pada aturan yang berlaku,” tanda Sahibuddin. (b/thy)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top