KN Monday, 6 July 2015  

GRAHA PENA, Jl. Malik Raya 50 Kendari Sultra
Phone : 0401-3126513
Redaksi: redaksi@kendarinews.com
Iklan: iklan@kendarinews.com
Link Banner
Home arrow Features
Dishub Uji Kelayakan Angkutan
Posted by Arasy Asylum | Saturday, 04 July 2015   

Kendari, KP-
Sudah menjadi rutinitas Dinas Perhubungan kota maupun provinsi, secara berkala mengecek kondisi setiap angkutan agar tetap dalam keadaan aman untuk dioperasikan. Terlebih dalam menghadapi arus mudik dan balik lebaran, tentu banyak masyarakat yang akan menggunakan jasa angkutan umum. Karenanya Dishub akan menggelar uji kelayakan kendaraan mulai Senin depan.
             
Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari, Sjarif Sajang mengaku, pihaknya akan bekerja sama dengan pihak kepolisian. "Saya sudah dapat surat dari Kapolres agar kami menggelar rapat kesiapan dengan anggota untuk memeriksa  AKDP dan AKP nanti," jelasnya. Jika tahun sebelumnya kata Sjarif, uji kelayakan hanya dilakukan di tempat PO masing-masing, maka kali ini Dishub yang akan memeriksa langsung kendaraan di terminal.
   
"Supaya mudah kita lakukan. Saat itu mobil lebih banyak yang kita tes, tapi bisa juga kita datangi di tempatnya," sambung Sjarif.
Setiap mobil yang akan dianggap layak harus memiliki kepakeman rem, punya perlengkapan kotak P3K, wiper (kipas kaca) dan penerangan lampu depan serta belakang. Paling penting itu sopirnya, harus sehat dan kalau ngantuk segera istirahat," ungkap Sjarif.
           
Bagi angkutan yang memiliki segala kelengkapan itu akan mengantongi rekomendasi Dishub dan kepolisian. "Kalau kita anggap layak maka akan kita keluarkan rekomendasi. Jika tidak layak, maka tak ada izin angkutan," tegasnya. (c/ely)
 
Gaji 13 PNS Pemprov Dibayar 10 Juli
Posted by Arasy Asylum | Friday, 03 July 2015   

Kendari, KP-
Harapan PNS lingkup Pemprov Sultra untuk mendapat gaji 13 lebih awal harus diurungkan. Pasalnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra tak mau bekerja ekstra dan merubah jadwal pembayaran gaji 13. Alasannya, proses pembayarannya cukup rumit. Sebab selain harus membayar gaji pokok, pemerintah harus menghitung rapelan kenaikan gaji sebesar 6 persen plus gaji 13. Makanya, Pemprov tidak akan merubah kebijakannya sebagaimana yang dilakukan beberapa Pemda lain di Sultra.
   
"Sesuai jadwal, pembayaran gaji 13 dilaksanakan pada tanggal 10 Juli. Namun di beberapa daerah, ada yang yang memilih mempercepat proses pembayarannya. Dengan menggabungkan pada pembayaran gaji bulan Juli dan rapelan kenaikan gaji. Tapi di Pemprov Sultra, hal itu tidak dilakukan sebab dianggap terlalu ribet. Makanya, pemerintah tetap akan melaksanakan pembayaran sesuai petunjuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," alasan Harsid, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra, kemarin.
   
Meskipun demikian kata mantan Kabid Anggaran ini, pemerintah berupaya agar pembayaran rapelan kenaikan dan gaji 13 dilaksanakan sesuai jadwal. Makanya, proses administrasi harus dituntaskan terlebih dahulu. Termasuk Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari bendahara SKPD. Saat ini, SPPnya tengah diproses. Bila sudah diterbitkan, SKPD sudah bisa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
   
"Alhamdulillah, prosesnya sudah hampir tuntas. Makanya, tanggal 5 Juli nanti pembayaran rapelan kenaikan gaji bisa dicairkan," katanya. Di saat yang bersamaan kata mantan Kabag Keuangan ini, proses pengajuan SPP gaji 13 juga tetap diproses. Bahkan sebagian besar telah mengajukannya. Dengan begitu, BPKAD akan dimudahkan dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD)-nya. Apalagi anggaran sebesar Rp 25 miliar sudah siap. Jadi secara umum, proses pembayaran rapelan kenaikan dan gaji 13 tidak ada masalah. 
   
"Berdasarkan Juknis, besaran gaji 13 tahun ini sama dengan sebelumnya. PNS akan menerima gaji pokok plus semua tunjangan terkecuali tunjangan beras. Selain itu, gaji 13 ini tidak mendapat potongan tunjangan kesehatan 2 persen dan taspen sebesar 8 persen. Untuk itulah, kami berharap semua bisa bersabar. Cepat atau lambat, pemerintah pasti akan membayar. Sebab sudah ada petunjuknya," tandas Harsid. (b/mal)
 
BKD Masih Berharap Dapat Kouta CPNS
Posted by Arasy Asylum | Friday, 03 July 2015   

Kendari, KP-
KemenPAN-RB sebenarnya telah memberi sinyal akan menghapus pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS tahun 2015. Namun hingga kini Pemprov Sultra belum menerima satu pun petunjuk mengenai kebijakan ini. Justru dari hasil konsultasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, KemenPAN-RB tetap akan menyiapkan kuota. Namun hanya untuk formasi yang dianggap sangat dibutuhkan atau tidak hanya CPNS jalur ikatan dinas.
   
"Saya kira, peluang Pemprov mendapatkan kuota CPNS tahun ini masih terbuka. Selain belum ada surat resmi mengenai moratorium pelarangan PNS tahun ini, kemungkinan KemenPAN-RB tetap menyiapkan kuota formasi umum. Hanya saja, kuota ini cukup terbatas. Sebab hanya bagi tenaga fungsional khusus. Syaratnya, formasi ini memang masih sangat dibutuhkan," ungkap Hj Nur Endang Abbas, Kepala BKD Sultra, kemarin.
   
Atas dasar itu kata mantan Ketua KNPI Sultra ini, maka ada kemungkinan Pemprov Sultra bisa mendapat kuota. Apalagi Kementerian belum memberi petunjuk agar tahapan persiapan pelaksanaan penerimaan CPNS dihentikan. Makanya, tahapan masih terus berlanjut. Surat resmi KemenPAN-RB terakhir pun tidak menyebutkan penundaan pelaksanaan seleksi penerimaan PNS. Namun menjanjikan, pembagian kuota akan diumumkan setelah bulan lebaran.
   
"Jadi segala kemungkinan bisa terjadi. Bisa saja, pelaksanaanya benar-benar diundur hingga tahun 2016. Namun kemungkinannya juga bisa sebaliknya. Makanya, pemerintah daerah harus bisa memastikan langkah diantisipasi itu. Selama belum ada petunjuk resmi dari KemenPAN-RB, kami meyakini kuota formasi umum masih ada," argumentasi mantan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (BPPA) Sultra ini.
   
Secara umum, jumlah PNS lingkup Sultra cukup banyak. Hanya saja, komposisinya tak proporsional. Jumlah PNS Pemprov didominasi tenaga teknis umum, sementara tenaga fungsional khusus masih kurang. Makanya, Pemprov berharap KemenPAN-RB bisa menyiapkan kuota untuk formasi ini. Dalam analisis kebutuhan pegawai dan beban kerja Pemprov yang diajukan juga menjelaskan hal itu.
   
"Apapun keputusannya, pemerintah tetap siap. Andaikan, pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS ditunda ini juga tidak masalah. Yang penting, KemenPAN-RB telah mendapatkan gambaran tentang struktur kebutuhan pegawai lingkup Pemprov. Kedepan, hal ini bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan. Apalagi semua syarat yang diajukan KemenPAN-RB telah dipenuhi pemprov," tandas mantan Sekretaris Bappeda Sultra ini. (c/mal)

 
Masih Bisa Hingga Usai Lebaran
Posted by Arasy Asylum | Friday, 03 July 2015   
-Pemkot Beri Toleransi Pada Pedagang Akik

Kendari, KP-
Pedagang batu akik yang selama ini beraktivitas di kawasan MTQ Square, melunak. Mereka tak lagi memaksakan untuk menggelar Ramadan Fair (pasar malam). Itu terlihat saat satuan pamong praja melakukan eksekusi pembongkaran tenda-tenda pedagang Kamis (2/6). Sementara untuk lapak-lapak batu akik masih mendapat kebijaksanaan dari Pemkot. Para pedagang mendapat dispensasi waktu hingga usai lebaran nanti. Kepastian itu disampaikan  Kepala Satpol PP Kota Kendari, Suhardin.    

Menurutnya, para pedagang sudah memahami maksud Pemkot yang tidak memberikan izin gelaran Ramadan Fair. "Tadi para pedagang membongkar sendiri tendanya. Kami beri waktu sampai hari ini saja, besok pagi (hari ini) tidak ada lagi besi dan tiang berdiri," jelasnya. Mantan Camat Poasia itu menambahkan para pedagang batu akik belum akan direlokasi atas permintaan langsung dari pihak Dispenda. "Tadi pagi ada Kabid dari Dispenda yang menyampaikan pada kami untuk tidak membongkar dulu lapak pedagang batu akik, sepertinya pedagang yang minta sendiri," tambahnya. Meski begitu sampai waktu yang ditetapkan usai lebaran nanti, Suhardin berharap tidak ada lagi relokasi paksa dari Pol PP.    

"Sadar sendiri saja, kalau habis lebaran tidak ada lagi lapak di MTQ itu," himbaunya. Kebijaksanaan Pemkot itu dibenarkan Wali Kota Kendari, Ir. Asrun. Kata dia, yang terpenting pedagang siap pindah sebab Pemkot sudah menata Paddys Market untuk ditempati pedagang batu akik. "Ya kita maklumi, puasa juga tinggal beberapa hari. Mungkin mereka butuh sedikit waktu, asal jangan minta pasar malam, itu tidak mungkin. Habis lebaran pedagang batu akik ini harus pindah," tegasnya.
   
Paddys Market juga sudah ditata oleh pihak Dispenda untuk menempatkan para pedagang batu akik. "Jadi, di luar tidak ada pedagang selain batu akik. Saya rasa itu cukup, kiri kanan boleh yang penting di luar, kalau di depan pasar itu khusus parkiran dan itu juga cukup luas," tandasnya. (b/ely)
 
Kapal Over Kapasitas Didenda Rp 2 M
Posted by Arasy Asylum | Friday, 03 July 2015   
-Tiga Pelabuhan Disurvey Jelang Mudik

Kendari, KP-
Memasuki suasana mudik lebaran dipekan kedua ini, seluruh instansi terkait lalulintas darat dan laut serta pihak keamanan mulai intens menggelar rapat koordinasi  mematangkan kesiapan pengawalan arus mudik dan arus balik lebaran. Sejumlah instansi seperti Dinas Perhubungan, Pelindo IV Cabang Kendari, Syabandar, KP3, Lanal, Jasa Raharja, Kesehatan Pelabuhan dan beberapa perusahaan penyedia jasa angkutan menggelar rapat di Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kendari.
    
Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari, Sjarif Sajang menjelaskan, jika tahun lalu setiap perusahaan pelayaran diberi dispensasi 20 persen bisa melebihi kapasitas kapal, maka tahun ini kebiasaan itu tidak akan ada lagi. Sebab pengalaman sebelumnya terjadi desak-desakan penumpang akibat kapasitas kapal berlebihan oleh perusahaan. "Tidak ada lagi sistim dispensasi, itu hanya bikin sesak penumpang. Sekarang kalau kursinya 400, ya hanya itu penumpang yang bisa berangkat," tegasnya, kemarin.
    
Jika masih ada moda transportasi yang melanggar, maka ada sanksi yang akan diberikan. Sanksi terbesar akan dikenakan terhadap perusahaan pelayaran yang memanfaatkan moment mudik lebaran dengan menjual tiket atau menaikan penumpang melebihi kapasitas. "Kalau mau "curi-curi" penumpang, perusahaan bisa didenda Rp 2 miliar. Kesepakatannya sudah  kita tandatangani bersama," katanya.
    
Kanit Laka Laut Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kendari, Patahudin lebih rinci mengatakan, beberapa poin penting yang menjadi kesepakatan dalam rapat kemarin yakni, jika kapal berangkat tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) maka akan dikenakan denda Rp 600 juta dengan hukuman penjara 2 tahun. Sementara over kapasitas juga bisa dikenakan sanksi pidana terhadap operator kapal. "Kepala Syabandar juga bisa dicopot," katanya saat dihubungi.
    
Pantauan sementara KSOP Kendari, frekwensi penumpang mulai mengalami peningkatan minggu ini. Hanya saja hal itu masih dianggap normal, karena kapasitas kapal mencukupi. Diprediksi lonjakan akan terjadi pada H-7. "Kurang seminggu lebaran pasti akan padat, dan puncaknya H-3 Idul Fitri," sambungnya.
    
Ketegasan pihak terkait dalam menjaga kenyamanan serta keselamatan penumpang dalam pelayaran mendapat apresiasi dari anggota DPRD Kota Kendari. Wakil Ketua Komisi III, Sitti Nurhan Rachman menilai kebijakan itu adalah langkah baik menekan jumlah penumpang dalam satu unit kapal. "Memang harus begitu supaya ada efek jera para pemilik kapal. Kalau ada aturan mengikat tak mungkin berani. Pilih mana, mau ambil untung dari penjualan tiket tambahan atau bayar denda Rp 2 miliar. Yang terpenting instansi pengawas juga harus komitmen melakukan pemantauan dan penindakan," ungkapnya sambil mengaku, pihaknya juga akan turun melakukan pemantauan di pelabuhan pasca reses 7 Juli nanti.
    
Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kendari, Herwanto mengaku, pihaknya telah meminta penambahan jumlah armada kapal kepada PT. Aksar Saputra dan PT. Darma Indah, selambat-lambatnya dua minggu sebelum lebaran. "Aksar 06 dan kapal cepat Bahari 9B  untuk jurusan Kendari-Raha," bebernya, di tempat terpisah.
    
Dia menghimbau masyarakat yang hendak mudik menggunakan jalur laut, agar pulang lebih awal sebelum lebaran. Sementara itu, sebagai langkah awal mengantisipasi gejolak arus mudik laut, pihaknya telah melakukan survey pada tiga pelabuhan daerah, yaitu Pelabuhan Nusantara, Pelabuhan Rakyat, dan Pelabuhan Fery, untuk pembentukan Posko lebaran hingga 27 juli nanti.

" Jadi bukan menyiapkan kapal angkutan gratis bagi masyarakat kepulauan yang akan mudik ke kampung halaman, tapi menambah armada," timpal Kasubag Tata Usaha, Agus Molsih, kemarin.
    
Pada peran lain, untuk mencegah keracunan pangan menjelang lebaran idul fitri, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kendari menggelar inspeksi mendadak (sidak) sebagai langkah pengawasan dan pembinaan pada tiga pelabuhan di Kendari. Kasi Pengendalian Risiko Lingkungan KKP Kelas II Kendari, Asrun Salam, M.Kes mengatakan, hasil sidak menemukan  makanan kedaluwarsa pada salah satu pelabuhan, sehingga mereka langsung menghentikan peredarannya dan menyarankan untuk mengganti produk makanan tersebut dengan yang baru. "Tapi kami masih maklumi karena masyarakat belum tahu cara membedakan jenis makanan yang sudah tidak layak edar tersebut. Kami akan terus lakukan pemantauan mulai H-14 hingga dua minggu setelah lebaran," terangnya. (b/p11/p12/ely)
 
Rusunawa Rp 17 M Bangun Tipe 36
Posted by Arasy Asylum | Thursday, 02 July 2015   


Kendari, KP-
Satu lagi program pemerintah pusat yang diakan dikerjakan Pemkot Kendari. Melalui Dinas Tata Kota, Pemkot kembali mendapat jatah pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). "Ini lebih besar, tipe 36, mirip-mirip apartemen kalau saya bilang, karena bisa dipakai keluarga. Ada ruang tamu kamar dan dapurnya," ungkap Kepala Dinas Tata Kota Kendari, Muhamad Saiful.
   
Menurutnya, Pemkot mendapatkan proyek itu karena sudah menyiapkan lahan. "Sebelum diusulkan kita siapkan memang lahannya 2 hektar tepat berhadapan langsung dengan Rusunawa Puday di Abeli," sambungnya. Selain itu lokasinya juga cukup stategis karena berada di kawasan pengembangan kota yang tak jauh dari pelabuhan kontainer Bungkutoko.
   
Rusunawa berlima lantai yang direncanakan itu akan menyerap dan dari ABPN sebesar Rp 17 miliar. Kehadiran rusunawa itu menurut Saiful akan mengurangi jumlah pemukiman kumuh di kawasan Bungkutoko yang sebagian berprofesi sebagai nelayan dan buruh. Saat ini menurut data Dinas Tata Kota, masih ada 12 ribu rumah kumuh di Kota Kendari. Jumlah itu dipastikan dapat direduksi melalui pengadaan Rusunawa. "Hanya saya belum tahu berapa ruang yang ada dalam designnya itu," ungkap Saiful.
   
Sementara untuk pembangunannya juga telah siap dilaksanakan tahun ini. Hal itu berdasarkan hasil verifikasi tim pusat beberapa minggu lalu bahwa Kendari telah siap. "Sebenarnya bukan hanya kita yang dapat, ada beberapa kota seperti Palu dan lainnya. Tapi kita diprioritaskan karena sudah siap," tandasnya. (c/ely)
 
Hari Ini Pengrajin Akik Direlokasi
Posted by Arasy Asylum | Thursday, 02 July 2015   
-Kadispenda : Pedagang yang Minta Dipindahkan, Banyak Pungutan Tambahan Selain Retribusi Pemkot

Kendari, KP-
Warning Pemkot Kendari kepada pedagang batu akik untuk segera angkat kaki dari kawasan MTQ Square memang bukan sekadar gertak belaka. Tiga hari pasca peringatan melalui surat yang dilayangkan Dispenda kepada Paguyuban Pedagang Batu Akik Kendari namun tak diindahkan, Pemkot kemudian mengambil langkah tegas dengan agenda membongkar lapak pedagang mulai Kamis (2/6) hari ini.          
   
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendapatan Kota Kendari, Nahwa Umar. "Keputusan itu diambil atas pantauan Pemkot terhadap kondisi lingkungan MTQ Square beberapa waktu belakangan. Sudah kotor, parah sekali, bau, kacau dan kumuh," deskripsinya. Selain itu, niat pemerintah untuk merelokasi juga didasari oleh permintaan pedagang batu akik itu sendiri. Terungkap, ada pungutan tambahan yang dilakukan oknum selain dari kebijakan Dispenda.        

"Sebelumnya pedagang batu akik sendiri yang datang, mereka minta dipindahkan karena sudah kumuh dan banyak pungutan. Bahkan laporannya satu lapak bisa Rp 60 ribu setiap hari. Padahal dalam aturan,  retribusi Pemkot hanya Rp 5 ribu saja,"  ungkapnya. Masih kata mantan Kepala Inspektorat itu, dalam urusan PAD juga disinyalir sudah terjadi kebocoran. "Yang dilaporkan pengelola internal mereka itu ke Pemkot hanya 40 pengrajin. Jadi Rp 5 ribu dikalikan 40 kan hanya Rp 200 ribu perhari yang masuk ke kas daerah. Ternyata begitu didata ulang, ada 140 pedagang batu akik. Lalu ke mana retribusi selebihnya," tanya  Nahwa.           
   
Atas berbagai pertimbangan itulah, Pemkot memutuskan untuk merelokasi ke Paddys Market. "Para pedagang lama di Paddys Market juga dengan tangan terbuka menerima. Jadi sudah ada surat penyampaian tanggal 29 dikosongkan, tapi belum ada gerakan. Jadi kita tegas besok (hari ini) kita pindahkan. Keputusan itu juga sudah diparipurnakan di dewan. Rekomendasi DPRD ke Pemkot itu, untuk segera memindahkan pedagang batu," sambungnya.         
   
Sementara itu, ratusan pedagang yang tergabung dari Asosiasi Pedagang Kota Kendari dipertemukan di gedung DPRD, kemarin. Suasana hearing sempat memanas karena para pedagang di pasar resmi dan pedagang batu akik yang berkeinginan menggelar Ramadan Fair bersikukuh pada pendirian masing-masing. Para pedagang lokal dan semala ini berativitas pada sejumlah pasar resmi menolak digelarnya Ramadan Fair dan mendukung pemerintah merelokasi pedagang batu akik ke Paddys Market. Sedangkan pedagang batu akik menginginkan sebaliknya. Agenda dengar pendapat itu akhirnya disimpulkan DPRD dengan menyatakan mendukung keputusan pemerintah. "Pengambil keputusan itu pemerintah, kalau dilarang menjual di MTQ itu karena berbagai pertimbangan positif juga. Pro kontra seperti ini adalah biasa dan kita harus mencari solusi seadil-adilnya," ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, Husein Machmud usai memimpin hearing.                    

Kasat Pol PP Kota Kendari, Suhardin menegaskan mulai hari ini seluruh personilnya sudah siap bergerak membongkar lapak pedagang batu di eks MTQ itu. "Kita bongkar dulu tenda-tenda yang sudah berdiri untuk Ramadan Fair. Setelah itu baru batu akiknya, kita akan minta bantuan personil dari kepolisian dan TNI," jelasnya. (a/ely)
 
You are not authorised to view this resource.
You need to login.
You are not authorised to view this resource.
You need to login.
You are not authorised to view this resource.
You need to login.
More...
Langganan Koran
Berita Terkini
Link Banner
Link Banner